Minta Masyarakat Mengerti, Pemprov Jabar Terus Ikhtiar Putus Mata Rantai Covid-19

BANDUNG – Wakil Gubernur, Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum meminta kepada masyarakat Jabar untuk bersabar dalam menghadapi PPKM Darurat ini.

Pasalnya, saat ini pemerintah tengah melakukan ikhtiar untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19.

“Kami mohon pengertian penduduk Jabar dalam suasana pandemi ini. Pemerintah sudah melaksakanakn ikhtiar dengan berbagai macam keputusan. Baik itu kebijakan maupun kebijaksanaan,” ucap Uu di Bandung, Rabu (5/8).

“Termasuk ikhtiar secara dhohir dengan menghimbau untuk PHBS kemudian prokes dan juga melaksanakan 3T termasuk di dalamnya ikhtiar kami vaksinasi. Sehingga Ada PPKM darurat,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, kondisi saat ini keuanagan dan anggaran Pemprov Jabar telah di-refocusing berbagai mata anggaran yang telah disepakati dari tahun ke tahun untuk membangunan dan menjadi roda pemerintahan.

Termasuk juga ikhtiar batin. Ucap dia, yaitu adanya doa bersama yang dipimpin Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Bupati, Wali Kota serta DKM dan ormas islam.

“Itu merupakan ikhtiar pemerintah memutus Covid-19. Ini semua sebagai bukti perhatian pemerintah terhadap masyarakat. Tetapi kami juga menyadari tidak semua keputusan pemerintah cocok dan mengenai ke lapisan masyarakat,” kata dia.

Nah, oleh karena itu, ucap dia, dirinya harapan dalam menyikapi pemeringah PPKM Darurat itu, ingin ada kebersamaan masyarakat. Karena sehebat apapun keputusan pemerintah kalau tidak gayung bersambut dengan masyarakat ini tidak akan berhasil dengan sempurna.

“Kalau ada kebersamaan akan berakhir. Termasuk dalam PPKM Darurat ini mengikuti aturan pemerintah InsyaAllah disaat PSBB awal itu menuju kesuksesan selama 3 bulan berturut,” ucapnya.

Tinggal mungkin nanti, lanjutnya, mencari solusi atau inovasi bagaimana caranya dalam menghadapi PPKM Darurat.

“Ingat. Harus dipahami oleh semua lapisan masyarakat bahwa keputusan pemerintah ini memiliki beberapa indikator, alasan. Jadi tidak hanya satu sudut pandang, kalau pemerintah membuat keputusan. Termasuk di dalamnya keputusan PPKM darurat ini,” cetusnya.

“Mempertimbangkan masalah kesehatan, tapi juga pertimbangkan masalah ekonomi. Masalah ekonomi dipertimbangkan, tetapi tidak lupa ada indikator pendidikan. Ada juga sosial kemasyarakatan. Termasuk pertimbangan politik, keamanan yang lainnya,” pungkasnya. (win)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan