Fraksi PKS DPRD Jabar Dorong Pemprov Jabar Segera Operasikan TPA Legok Nangka dan Lulut Nambo

BANDUNG – Masalah sampah menjadi PR bagi pemerintah Jawa Barat yang kini dipimpin Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum, hingga memasuki masa kepemimpinan tahun ketiga, oleh Gubernur dan wakilnya, persoalan sampah di Jabar belum juga terselesaikan.

Menyikapi masalah sampah tersebut, Fraksi PKS DPRD Jabar, menegaskan agar Pemprov Jabar segera merealisasikan pengoperasian Tempat Pembuangan dan Pemrosesan Akhir (TPPA) yang dibangun di dua lokasi, yakni TPPA Legok Nangka di Kabupaten Bandung, dan TPPA Lulut Nambo di Kabupaten Bogor.

Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar, Haru Suandharu menegaskan soal TPPA yang mengolah sampah ini belum jelas arah realisasinya.

“Kami mendorong teman-teman di Fraksi PKS di Komisi IV, agar segera mendorong Pemprov untuk menuntaskan masalah sampah ini secara bersama-sama. Sehingga Pemprov Jabar dapat segera merealisasikan pengoperasian dua TPPA tersebut,” jelasnya, Senin (8/3) di ruang kerjanya.

Haru menambahkan, program ini masuk dalam perubahan RPJMD 2018 s/d 2023 yang baru saja diparipurnakan.

“RPJMD perubahan 2018 sd 2023 secara teknis akan menjadi acuan APBD 2022 s/d 2023, yang mana program penuntasan masalah sampah ini masuk, sebagai tindak lanjut dari dibangunnya dua TPPA,” jelasnya.

Haru berharap dengan dioperasikannya kedua TPA ini, maka masalah klasik sampah yang sering terjadi di masyarakat tak terjadi lagi.

“Kenapa ada banjir setiap tahun, salah satu penyebab utamanya karena persoalan manajemen sampah belum beres,” jelasnya.

Fraksi PKS DPRD Jabar berkomitmen untuk proaktif mendorong teman-teman komisi IV, untuk mendorong adanya koordinasi antara Gubernur, DPRD Jabar, Bupati / Walikota dan DPRD Kota/Kabupaten yang diproyeksikan menggunakan kedua lokasi TPPA tersebut.

“InsyaAllah kami akan proaktif, agar masalah sampah ini ada solusi konkritnya. Insyaallah FPKS DPRD Jabar akan berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan untuk bisa menuntaskan ini,” jelasnya.

Diakui Haru, sampai hari ini skema soal bagaimana pengoperasian sampah di dua TPPA tersebut belum tuntas.

“Masih ada pembahasan apakah harus ada investor dengan skema KPBU, bantuan APBN atau digarap langsung oleh Pemprov Jabar melalui BUMD atau BLUD baru,”terangnya.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan