Jabar Sudah Terima Vaksin untuk Vaksinasi Tahap Kedua, Sasarannya Lansia dan Petugas Pelayanan Publik

BANDUNG – Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Jawa Barat (Jabar) Daud Achmad mengatakan Pemprov Jabar menerima 127.070 vial vaksin untuk tahap kedua vaksinasi COVID-19 dengan sasaran meliputi petugas pelayanan publik dan juga lansia dengan total sasaran 6,599 juta jiwa.

“Untuk sasarannya, sebagian nakes yang belum kebagian termasuk mereka yang ditunda. Kemudian ada juga TNI, Polri dan pelayanan publik, ASN, lalu lansia. Semua ini akan diatur tentunya dengan kabupaten/kota karena vaksin tahap dua sudah didistribusikan sejak tanggal 23 Februari 2021 kemarin,” kata Daud Achmad, Senin, (1/3).
Jumlah tenaga kesehatan atau nakes yang belum mendapatkan vaksin COVID-19 dosis pertama atau yang kedua akan menerima vaksinasi yang didrop pusat untuk tahap kedua di Jabar.
Dia mengatakan dengan kondisi tersebut maka pemerintah kota/kabupaten harus tepat dalam menentukan prioritas penerima vaksin sasaran kedua.

Selain itu, pihaknya juga tidak memungkiri akan terjadi dinamika dan dia berharap pengiriman vaksin tahap kedua dari pusat lancar dan cepat agar mempengaruhi pada kecepatan penyerapan vaksin sesuai dengan sasarannya.

“Tentunya kami dari Pemprov Jabar siap melayani vaksinasi dengan mengadakan berbagai pertemuan dengan dinas kesehatan, kependudukan dan kordinasi dengan TNI Polri,” kata dia.

“Dasarnya, ada tempat layanan kesehatan seperti puskesmas ada juga yang berbasis institusi. Dan sudah ada 10.250 juru vaksin yang siap bertugas, belum lagi juru vaksin dari TNI dan Polri,” kata dia.

Vaksinasi COVID-19 tahap pertama di Jabar dengan sasaran tenaga kesehatan belum tuntas seluruhnya dan hingga Kamis (25/2).

Sementara itu, Ketua Divisi Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan COVID-19 Marion Siagian mengatakan masih ada tenaga kesehatan yang belum menerima vaksin tahap pertama sementara saat ini memasuki tahap kedua vaksinasi.

“Jadi pekerjaan rumahnya cukup besar. Selain nakes ada 6,59 juta sasaran yang meliputi TNI, Polri, guru, media dan petugas kegiatan berinteraksi dengan masyarakat. Namun, yang datang baru delapan persennya,” kata Marion.

Sehingga dengan kondisi tersebut, pihaknya akan berbicara dengan pemerintah kabupaten kota guna menentukan siapa yang mendapatkan prioritas selanjutnya.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan