JAKARTA – Selama menjadi menteri pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim sudah banyak mengeluarkan sejumlah kebijakan. Salah satunya kebijakan untuk membantu guru honorer yang terdampak pandemi Covid-19.
Menurut etua DPD Forum Honorer Non K2 Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia (FHNK2 PGHRI) Jawa Timur Nurul Hamidah, kebijakan pertama adalah soal dana bantuan operasional sekolah (BOS).
Kebijakan ini dua kali mengalami perubahan. Dari yang awalnya bisa digunakan maksimal 50 persen untuk gaji guru honorer. Kemudian direvisi karena pandemi di mana nominal untuk biaya gaji guru tidak dibatasi lagi.
Namun, faktanya kebijakan tersebut hanya sekadar statement tanpa arti. Sebab, kepala sekolah tetap sebagai mengambil keputusan.
“Kalau dana BOS benar-benar enggak ngaruh buat guru honorer. Guru-guru honorer tetap mencari tambahan lain karena gaji yang diberikan tidak berubah,” kata Nurul Hamidah kepada JPNN.com, Jumat (19/2).
Dia menilai, kepala sekolah tidak berani memberikan tambahan gaji untuk guru honorer karena waswas jadi temuan. Alhasil gaji guru honorer tetap rendah dan makin menyulitkan mereka karena pandemi.
Guru Nurul mengungkapkan, dari beberapa kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim, ada dua yang sangat dirasakan manfaatnya. Yaitu, kebijakan bantuan kuota internet guru dan bantuan subsidi upah (BSU).
“Kalau kuota internet 42 GB per bulan kan langsung dikirim di nomor ponsel guru. Begitu juga BSU Rp 1,8 juta untuk tiga bulan langsung ditransfer ke rekening masing-masing guru makanya sangat terbantu sekali dua kebijakan Mas Nadiem ini,” terangnya.
Nurul dan guru-guru honorer lainnya berharap program bantuan kuota internet dan BSU bisa dilanjutkan tahun ini sembari menunggu rekrutmen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).
Pasalnya, pengumuman rekrutmen PPPK baru akan dilakukan Maret mendatang. “Mudah-mudahan ada bantuan tahap kedua. Kalau sudah jadi PPPK, kami enggak berharap banyak seperti ini,” tandasnya. (JPNN)