JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyiapkan tambahan anggaran Rp169,068 miliar untuk membiayai sejumlah kebutuhan prioritas dalam perubahan APBD 2026.
Tambahan anggaran tersebut akan diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, serta program yang berdampak terhadap pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail mengatakan, perubahan APBD 2026 disusun dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah terhadap kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Baca Juga:Dua Tahun Berjuang Buka C1 Plano, Sengketa Pemilu 2024 Tasikmalaya Kini Masuk Babak Eksekusi PTUNKenal di Rinjani, Lanjut Naik Kerinci, Pasangan Ini Akhirnya Menikah
“Penyesuaian anggaran ini kami lakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan yang menjadi prioritas. Kami ingin belanja yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Jeje, Rabu (23/9/2026).
Dalam rancangan perubahan APBD tersebut, belanja daerah meningkat dari sebelumnya Rp3,198 triliun menjadi Rp3,367 triliun. Artinya, terdapat penambahan belanja sebesar Rp169,068 miliar.
Menurut Jeje, peningkatan belanja tersebut akan digunakan untuk sejumlah kebutuhan prioritas, termasuk pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, serta program yang mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Di sisi lain, target pendapatan daerah KBB juga mengalami peningkatan. Dalam rancangan perubahan APBD 2026, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp3,162 triliun, naik Rp25,392 miliar dibandingkan target sebelum perubahan sebesar Rp3,136 triliun.
Kenaikan pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer. PAD meningkat Rp13,487 miliar. Salah satu penyumbangnya berasal dari peningkatan retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit dan puskesmas yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Sementara itu, pendapatan transfer meningkat Rp11,905 miliar yang berasal dari penyesuaian transfer pemerintah pusat serta bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Kami terus berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah agar kapasitas fiskal semakin kuat. Dengan begitu, pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih besar untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik,” katanya.
Baca Juga:Polres Tasikmalaya Buka Pendaftaran Binlat Khusus Santri, Ada Syarat Hafal 3 Juz Al-Qur’anTrimulia Amankan Tiket Final Usai Kalahkan Juara Bertahan Charets
Untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja, Pemkab Bandung Barat meningkatkan penerimaan pembiayaan dari Rp60 miliar menjadi Rp205,676 miliar.
Penerimaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2025 berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025.