oleh

Politikus PDIP: Jangan Campuradukan Kritik dan Ujaran Kebencian

JAKARTA- Politikus PDI Perjuangan, T.B. Hasanuddin menilai tidak ada pasal-pasal karet dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19/2016.

Anggota Komisi I DPR RI ini mentatakan, bagaimana para penegak hukum memahami dan menggunakan hati nurani dalam penerapan pasal-pasal UU ITE yang dianggap kontroversial.

Menurut dia, ada dua pasal yang dianggap publik sebagai pasal kontroversial, yaitu Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 28 Ayat (2).

Baca Juga:  Persib Kontra PSS Sleman, Robert Alberts Sebutkan Target Baru Si Maung Bandung

T.B. Hasanuddin menegaskan bahwa penegak hukum harus memahami betul secara sungguh-sungguh.

“Kalau dicampuradukan antara kritik dan ujaran kebencian, saya rasa hukum di negara ini sudah tidak sehat lagi,” katanya, Selasa (16/2).

Ia mengutarakan bahwa Pasal 27 Ayat (3) adalah pasal tentang penghinaan dan pencemaran nama baik. Diakuinya pasal tersebut sempat menjadi perdebatan.

Namun, dia menegaskan bahwa Pasal 27 tersebut sudah mengacu dan sesuai dengan Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Baca Juga:  Kenapa Pilih POCO F3 5G? Lihat Perbandingannya dengan Smartphone Lain

“Pasal 27 Ayat (3) ini acuannya KUHP Pasal 310 dan 311 tentang pencemaran nama baik dan menista orang lain, baik secara lisan maupun tulisan,” ujarnya.

Dia menyebutkan pula Pasal 28 Ayat (2) tentang menyiarkan kebencian pada orang atau kelompok orang berdasarkan pada suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Baca Juga