“Contoh saja (Antapani), kalau menurut dari perspektif kebijakan itu, idealnya kecamatan itu yang mengusulkan. Kan polanya tidak wali kota yang menunjuk. Tentunya harus diusulkan oleh satgas yang ada di kecamatan dan kelurahan. Mekanisme yang saya pahami seperti itu,” bebernya.
Ema mengatakan, sejauh ini pihaknya belum mengetahui teknis pelaksanaan karantina wilayah secara terbatas yang direncanakan oleh pemerintah pusat. Namun, jika dilihat dari angka kasus penyebaran Covid-19 yang terus meningkat, maka harus dilakukan karantina wilayah.
“Jadi kita nunggu nanti (teknisnya. Kalau kebijakan nanti di ratas, tapi ini akan jadi poin yang kita usulkan sampaikan. Kalau dari sisi angka yang terus meningkat, kita harus melakukan itu. Tapi tentunya sampai sejauh mana konsolidasi yang dilaksanakan oleh masing-masing wilayah yang tingkat kasus, terutama kasus aktif ini yang harus segera mereka ajukan,” tandasnya.
Sebagaiman diketahui, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah menyiapkan langkah karantina wilayah terbatas hingga tingkat mikro.
“Terutama level hulu, langkah untuk melakukan karantina terbatas, kemudian tracing, tracking, testing, dan tentu saja protokol kesehatan 3M dan pengobatan pada mereka yang berstatus penyandang Covid-19,” ujarnya dilansir dari Antara, Jumat (29/1). (ayu)
