oleh

Penyegelan Minimarket Tak Proporsional

BANDUNG – DPRD Kota Bandung melalui komisi B tampaknya tidak menyetujui langkah Pemkot Bandung yang dinilai tergesa-gesa melakukan penyegelan terhadap minimarket, meski melanggar jam operasional di tengah pandemi Covid-19. Bahkan, penyegelan minimarket tersebut dinilai tak proporsional lantaran tidak melalui tahapan-tahapan.

Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung Andri Rusmana mengatakan, pihaknya turut mengapresiasi langkah pemkot tersebut yang dinilai tepat. Namun di sisi lain, Andri menilai, penyegelan minimarket itu tidak proporsianal dan melanggar proses tahapan yang harus dilalui.

Menurut dia, penyegelan tersebut harus melalui proses tahapan sebelum sanksi tersebut diberlakukan. Tahapan yang dimaksud kata dia, mestinya dimulai dari pemberian peringatan, baik tulisan maupun lisan. “Misalkan ada peringatan terlebih dahulu, ketika peringatan pertama tidak diindahkan, peringatan kedua ketiga baru teguran secara tertulis maupun lisan. Apabila masih tidak diindahkan, maka pemerintah Kota Bandung menindak dengan melakukan penyegelan itu langkah yang sangat tepat,” ungkapnya.

“Kalau misalnya belum (ada tahapan), sangat disayangkan. Di satu sisi kita memiliki semangat untuk recovery ekonomi, tapi di sisi lain tindakan yang dilakukan oleh Pemkot Bandung tidak proporsional,” sambungnya.

Andri menambahkan, pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Proporsional sejak 11 Januari lalu memang perlu adanya kerjasama antar semua pihak. Baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Baca Juga