Selain bupati, kata Nandang, DPRD juga harus ikut andil dalam permasalahan tersebut. “Jangan sampai dewan juga ikut-ikutan bermain di situ, itu bisa bahaya,” katanya.
Bahkan, jika memang dianggap perlu, para petani juga harus melakukan konsolidasi dan berupaya melakukan penekanan terhadap bupati atau DPRD.
“Karena mereka yang sangat dirugikan. Jangan sampai para petani itu dimanfaatkan hanya untuk menggalang suara dan menumbuhkan para pejabat politiknya saja,” katanya.
Baca Juga:Bappenda Prediksi PAD Cimahi Turun Hingga 30%16 Guru di Cimahi Positif Covid-19
Sementara, petani sendiri tidak menikmati kebijakan yang dibuat oleh para waklinya. “Apalagi bupati sekarang sangat konsen dengan urusan masyarakat kecil, karena sudah janji politik,” tuturnya.
Anggaran Besar Tapi Manfaat Minim
Anggota Komisi IV DPRD Sumedang Willy Jordan menilai perencanaan perbaikan Irigasi Nagrog kurang tepat. Sehingga, hasilnya pun tak sesuai dengan ekspektasi. Padahal,anggaran yang digelontorkan untuk itu cukup fantastis.
“Kalau tudak salah, 2017 atau 2018, dulu pernah dianggarkan cukup besar,” kata politisi Partai Demokrat itu kepada Sumeks, Selasa (8/9).
Akibatnya, hingga saat ini, saluran irigasi itu tak bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Dampaknya, banyak pesawahan kekeringan. Sehingga anggran yang besar untuk pembangunan di Nagrog mubah,” ucapnya.
Ke depan, DPRD Sumedang khususnya komisi IV, akan mendorong pembangunan Irigasi Nagrog, agar betul-betul dilaksanakan dengan baik. “Karena dampak dari Nagrog ini sangat luar biasa, yaitu mengairi area pesawahan yang sangat luas,” tuturnya.
Artinya, kata dia, ketika Saluran Irigasi Nagrog berfungsi dengan baik, maka bisa meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Nagrog ini butuh anggaran yg cukup besar. Karena covid 19 tidak mungkin mengandalkan anggran APBD Sumedang,
Baca Juga:PUSPA Jelekong Jadi Lokasi Rintisan Pengelolaan Sampah Berbasis Zero WastePasien Positif Covid-19 Meninggal
tetapi harus ada komunikasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan konsolidasi fiskal, yaitu mencari anggaran ke provinsi atau ke pusat,” paparnya.
Sementara berkaitan dengan fungsi pengawasan, dalam waktu dekat, pihaknya akan terjun langsung ke lapangan, untuk melihat kondisi saluran irigasi Nagrog saat ini. “Kita juga akan bertemu langsung dengan masyarakat,” katanya.
Bahkan, pihaknya juga akan menanyakan pembangunan tersebut ke Dinas PUPR.
“Ke depan, kaitan dengan anggaran dan kegiatan yang ada di PUPR tolong dilaksanakan dengan sebaik-baiknya mulai dari pelaksanaan dan pengawasan dan diharapkan setiap proyek yang di laksanakan dapat betul-betul bisa dinikmati oleh masyarakat. Jangan sampai baru juga selesai udah rusak lagi,” katanya. (nur)