Baladhika Adhiyaksa Dukung BP2MI di Bawah Kepemimpinan Benny Ramdhani Lakukan Perubahan

BANDUNG – Penataan layanan birokrasi di Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sudah seharusnya diperbaiki. Hal ini dilakukan agar layanan BP2MI terhadap pekerja migran ada perubahan.

Ketua LSM Baladhika Adhyaksa Yunan Buwana mengatakan, Kepala BP2MI harus melakukan penataan dengan cara bersih bersih internal.

Hal ini, sebagai bentuk kepedulian dan dukungan LSM Baladhika Adhiyaksa Kepada kepala BP2MI Benny Rhamdhani untuk bertindak tegas dalam Program Sikat Habis Mafia Pekerja Migran Indonesia ( PMI).

’’Kami memberikan pandangan bahwa untuk sikat habis mafia PMI tentunya harus di tata terlebih dahulu dari sisi internal manajemennya,’’ ucap dengan didampingi Dodi Supriyadi Ketua Harian dan Asep Riyadi Sekjen LSM BAN dalam keterangannya kepada Jabar Eskpres di Bandung, Kamis, (20/8).

Dia menilai, selama ini praktek-praktek illegal masih kerap terjadi dalam pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri.

Hal ini terjadi karena pengelolaan sistem dalam internal BP2MI belum berbasis Teknologi Informasi. Sehingga sulit dikontrol dan syarat akan terjadinya penyimpangan prosedur.

’’Ini sangat dengan mudah dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab baik oleh oknum internal maupun oknum perusahaan penyedia jasa yang memberangkatkan PMI,’’ucap dia.

Untuk itu, BP2MI dalam melakukan penataan, proses pendataan terhadap PMI harus dilakukan juga. Sebab,  dengan jumlah PMI sebanyak 9 juta penggunaan Teknologi Informasi sangat diperlukan.

’’Jadi tanpa tehnologi bagaimana mungkin mengontrol jutaan PMI diluar negeri dengan berbasis data yang pasip,’’kata Yunan.

Dia menambahkan, penataan juga harus dilakukan melalui tata kelola dan peningkatan sumber daya manusia. Sehingga, pengelolaan data PMI bisa lebih maksimal.

’’Data PMI yang begitu besar dan Aktif yang mana setiap tahun bertambah jumlah PMI maka di perlukan suatu Infastruktur IT yang mumpuni agar Data para PMI tidak di kuasai oleh negara lain, maka harus di ciptakan satu data PMI yang wajib di kelola secara Mandiri oleh BP2MI,’’tutur dia.

Yunan menambahkan, jika BP2MI berhasil melakukan penataan itu, maka dapat dipastikan segala permasalahan terkait PMI cepat tertangani.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan