oleh

Libatkan Akademisi dan Lakukan Kajian Secara Detail, Satu Perda Butuh Rp 150 Juta

CIMAHI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi membutuhkan anggaran hingga Rp 150  juta untuk membahas Peraturan Daerah (Perda) tahun ini. Uang tersebut akan dikuras dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Cimahi, Enang Sahri Lukmansyah mengungkapkan, dari pembahasan Perda sebelummya yang sudah dibuat, setidaknya satu produk tersebut menghabiskan sekitar Rp 200 juta.

”Tapi sekarang agak kurang, kalau kemarin sekitar Rp 200 juta. Sekitaran Rp 150 jutaan,” terang Enang saat dihubungi, Rabu (5/8).

Dia menjelaskan, anggaran sebesar Rp 150 juta per Perda itu untuk memenuhi semua kebutuhan pembuatan Perda oleh Panitia Khusus (Pansus). Dari mulai kerjasama dengan akademisi dari Peguruan Tinggi (PT) yang melakukan kajian.

”Itu include dengan narasumber, dengan kajian. Itu sudah dengan kegiatan study banding-nya. Kalau menurut aturan di Tatib satu Pansus itu 15 orang tapi adakalanya hanya 10,” ungkap Enang.

Sebab anggaran yang cukup besar, lanjut Enang, maka pihaknya tidak akan sembarangan dalam membuat Perda. Maka dari itu pihaknya selalu melibatkan para akademisi untuk melakukan kajian yang hasilnya menjadi penentu laik tidaknya isu yang diangkat dijadikan sebuah Perda.

Baca Juga


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

Baca Juga