oleh

Klaster Ketenagakerjaan Sebaiknya Dicabut dari Omnibus

Penulis:
Dr Atang Irawan
Dosen Fakultas Hukum Unpas

RUU OMNIBUS diharapkan dapat memberikan solusi terhadap lambannya akselerasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Di antaranya adalah melalui simplikasi terhadap peraturan perundang-undangan.

Sehingga 79 UU disederhanakan dalam kanal RUU Omnibus, dan debirokratisasi terhadap organ pusat dan daerah melalui pergeseran wewenang di bidang perizinan menjadi sangat urgen untuk dilakukan segera.

Salah satu ‘momok’ yang sangat krusial di republik ini adalah virus tindakan koruptif dan gratifikasi yang dilakukan oleh organ atau jabatan yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

Baca Juga:  Telan Anggaran Rp 18 Miliyar Alun-alun Majalengka Berubah Wajah

Hal ini terjadi karena proses birokrasi yang cukup panjang dan lamban dalam hal pelayanan terhadap publik. Baik perlayanan perizinan maupun non perizinan.

Sehingga debirokratisasi dan simplikasi diharapkan dapat menjadi solusi dalam rangka menghilangkan kanal birokratis rente dalam penyelenggara negara/pemerintahan, serta percepatan investasi.

Perlu diakui, terdapat kelemahan-kelamahan yang harus dikaji secara komprehensif dalam RUU Omnibus. Bahkan tidak hanya terkait simplikasi regulasi karena telah terjadi obisitas peraturan perundang-undangan dan debirokratisasi.

Baca Juga:  Warga di Wilayah Aglomerasi Bandung Raya Bebas Bepergian, Asalkan...

Namun juga kanal organ/lembaga yang diberikan wewenang membentuk peraturan harus dilakukan simplikasi, misalnya saja Pasal 8 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUP3), serta Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah oleh Permendagri No 120 tahun 2018 untuk regulasi di daerah.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Baca Juga