”Kita baca medsos, bahas pengaduan, alamat hasil pengaduan, atau yang mencurigakan kita cek di sistem. Kemudian terjun ke lapangan dipimpin Disdukcapil,” tuturnya.
Di lokasi, pihaknya langsung berkoordinasi dengan RW setempat. Di hari yang sama akan didapatkan kesimpulan apakah kecurigaan KK dijadikan modus PPDB sistem zonasi itu benar atau tidak.
Sementara itu, Kepala Ombudsman Perwakilan Jabar Haneda Sri Lastoto mengingatkan, calon peserta didik terutama orang tua tidak lagi beralasan tidak tahu atau belum menerima sosialisasi tentang PPDB. Sebab, Dinas Pendidikan Jawa Barat dan pihak terkait sudah melakukan sosialisasi satu bulan sebelumnya. Baik melalui media sosial atau pun langsung di dinas pendidikan hingga di setiap sekolah.
”Saya rasa PPDB ini persiapan dan tahapannya sudah cukup baik, kita lihat saja di lapangan,” ujar Haneda, beberapa waktu lalu.
Apabila dalam pengawasan Ombudsman di akhir pelaksanaan PPDB Online 2019 menunjukkan lebih buruk dari tahun lalu, maka sistem dan mekanisme perlu diperbaiki.
”Publik harus segera sampaikan apabila ada dugaan kecurangan ataupun mekanisme yang dinilai membingungkan kepada dinas pendidikan atau dinas terkait karena mereka sudah sangat terbuka,” tutur dia. (rie)
