BANDUNG – DPRD Provinsi Jawa Barat menyatakan pemekaran kabupaten/kota tak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Sebelumnya usulan itu dilontarkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menyampaikan pidato visi/misi di hadapan anggota DPRD Jabar.
Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, usulan pemekaran itu kini terbentur adanya moratorium alias penghentian pemekaran daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota oleh pemerintah pusat.
”Bukan saja di Jawa Barat, di seluruh Indonesia tidak dilakukan pemekaran wilayah,” kata Ineu, kemarin (7/9).
Padahal sebutnya, sudah ada beberapa daerah yang diajukan untuk pemekaran ke pemerintah pusat. Akan tetapi, persoalan moratorium mengakibatkan usulan pemekaran untuk pembahasannya sementara dihentikan.
”Ada tiga daerah yang sudah masuk itu yakni Bogor Barat, Sukabumi Utara dan Garut Selatan. Tiga wilayah yang ingin pemekaran itu, periode lalu (2009-2014) usulannya sudah masuk ke Jakarta,” jelas Ineu.
Selain itu, lanjut Ineu, daerah yang ingin pemekaran juga di antaranya Tasikmalaya Selatan dan Cirebon Timur. Namun, hanya tiga kabupaten/kota yang usulannya sudah sampai di pemerintah pusat.
”Kemarin katanya akan dibuka keran moratorium untuk pemekaran wilayah, minimal yang sudah masuk secara administratif dilalui mekanismenya dari bawah yah tiga wilayah tadi,” jelasnya.
Sementara itu berlait dengan sentilan Gubernur terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang menyebutkan kecuali bank bjb, BUMD lainnya tak menguntungkan.
”Wajar yah karena beliau juga jadi gubernur membaca kontribusi (PAD) yang diliat dari bjb. Artinya beliau memotivasi supaya BUMD lain lari dan bekerja ke depan dengan program yang banyak,” sambungnya.
Menurutnya, sentilan itu harus disikapi dengan positif. Selama ini kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) selalu ditopang dari sektor pajak. Sehingga peran serta BUMD lain sangat diharapkan bisa menopang kebutuhan masyarakat Jabar.
”Kalau kita melihat, dengan makin besar penduduk makin besar juga kebutuhan masyarakat. Kontribusi BUMD plus bantuan dari pemerintah pusat bisa menbantu pembangunan di Jawa Barat,” ujarnya.
Disinggung BUMD lain tidah sehat terkecuali BJB, Ineu memastikan hal itu bukan pada ranah sehat atau tidak sehat. Akan tetapi BUMD yang ada sekarang harus melakukan perbaikan terus menerus.
