Dorong Pembangunan Jembatan Padalarang-Saguling

bandungekspres.co.id, PADALARANG– Masyarakat mendorong pembangunan jembatan Cireundeu agar selesai dalam waktu dekat. Jembatan penghubung antara perbatasan Desa Jayamekar Kecamatan Padalarang dan Desa Bojonghaleuang Kecamatan Saguling dapat memudahkan akses menuju Cipongkor, Sindangkerta, Gununghalu, hingga Rongga.

Camat Padalarang Slamet mengatakan akan ada manfaat akan dirasakan oleh kedua wilayah, mulai dari akan meningkatkan roda perekonomian. ”Kalau jembatannya sudah terbangun, masyarakat Saguling bisa berbelanja ke Padalarang dengan jarak yang lebih cepat,” kata Slamet kepada wartawan di Padalarang, kemarin (14/8).

Dikatakan Slamet, pembangunan jembatan akan memecahkan kemacetan di Padalarang. Kendaraan yang keluar dari Tol Padalarang dan masuk ke Kota Baru Parahyangan bisa menggunakan jembatan ini untuk menuju Saguling hingga ke Gununghalu dan Rongga.

”Waktu yang akan ditempuh dari Padalarang menuju Waduk Saguling juga bakal lebih cepat kurang lebih 30-45 menit,” ujarnya.

Bahkan sejumlah objek wisata yang berada di Gununghalu juga bisa melalui jembatan ini agar lebih cepat. Ke depan, kata dia, objek wisata di selatan akan lebih berkembang jika akses jembatan dan infrastrukturnya sudah terbangun.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, saat ini pembangunan jembatan sudah mencapai 70 % dari panjang jembatan 200 meter dan lebar 20 meter. Proses Izin Mendirikan Bangunan (IMB) juga tengah dalam proses. Hal lainnya yang tengah ditempuh yakni menunggu keputusan dari PT Indonesia Power (IP) dengan PT Belaputera Intiland (BI) Kota Baru Parahyangan.

Sebelumnya, PT Indonesia Power (IP) dengan PT Belaputera Intiland (BI) Kota Baru Parahyangan masih berselisih terkait pembangunan jembatan. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terus berupaya melakukan mediasi antara pelaksana pembangunan yakni PT Belaputera Intiland dan pihak yang terdampak, yaitu PT Indonesia Power.

Bupati Bandung Barat Abubakar mengungkapkan, pembangunan jembatan tersebut tentu sejalan dengan rencana pemerintah daerah. Saat ini, langkah yang diambil pemerintah yakni mempertemukan antara pihak PT IP dan PT BI untuk menyepakati yang terbaik bagi keduanya.

”Tentunya kami tidak ingin masalah ini terus berlarut-larut, sehingga perlu dipertemukan direksi dengan direksi. Dari mediasi itu, diharapkan ada titik temu,” kata Abubakar (drx/nit)

Tinggalkan Balasan