bandungekspres.co.id, BANDUNG – Pemprov Jabar telah sepakat untuk menghentikan segala macam bentuk pembiayaan pada pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB).
Kepastian ini merupakan kesempatan bersama antara Pemprov Jabar dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang meminta kepada BUMD PT BIJB menghentikan pembiayaan pembangunan sisi darat.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, permintaan tersebut merupakan salah satu poin penting rapat dirinya bersama Menhub yang digelar di Kementerian Perhubungan awal pekan ini. Dalam rapat tersebut telah dibahas kepastian alih kelola bandara milik Pemprov Jabar pada Kemenhub.
”Alih kelola resmi, pak Menteri (Ignasius Jonan, Red) minta BIJB menghentikan pembiayaan. Tapi pembangunan tetap jalan,” jelas Heryawan ketika ditemui di Gedung Sate kemarin (24/6).
Heryawan menuturkan, setelah keputusan tersebut diambil rapat, maka selanjutnya PT BIJB hanya berwenang dalam pembangunan dan pengelolaan aerocity secara mandiri. Sedangkan untuk pembiayaan yang terlanjur dikeluarkan akan diganti oleh pemerintah pusat. ”Nanti uangnya diganti pusat lewat APBN,” kata Heryawan.
Namun demikian, penggantian dana yang dipakai BIJB untuk membangun sisi darat tetap harus melewati proses penaksiran dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan akan segera ditindak lanjuti Pemprov Jabar. ”Yang penting akan diganti. BIJB akan kelola aerocity Kertajati saja,” ungkapnya.
Heryawan menuturkan, penggantian akan diberikan setelah ada proses administrasi dan verifikasi oleh BPKP kemudia anggaran tersebut akan digunakan PT BIJB mulai merintis pengelolaan aerocity.
Melihat perubahan ini pihaknya juga akan segera melkukan revisi Perda pembentukan BUMD ini bersama DPRD Jabar karena perda tersebut sudah tidak selaras dengan kondisi yang ada. ”Revisi perda mengikuti, karena (alih kelola) ini sudah titah Presiden jadi Pemprov harus patuh,” ungkapnya.
Disinggung terkait kerjasama kebandaraan yang sudah dijalin antara BIJB dengan sejumlah pihak antara lain Citylink, PT PLN, dan Pertamina, PT BIJB akan menyerahkan sepenuhnya kepada Kemenhub. (yan/rie)
