Pelamar SBM PTN Naik Drastis

Dia mengaku, terpaksa harus berangkat lebih pagi dari biasanya. Sebab, tidak ada angkutan yang bisa mengantarkan ke sekolah. Walhasil, dia pun berangkat dengan jalan kaki. ”Itu pun harus hati-hati. Sebab, banyak jalan yang sudah rusak, takut ada lubang lalu jatuh,” urainya.

Sementara itu, salah seorang Siswa SMP Pertiwi Husni Sanjaya, 15, mengungkapkan, tidak ada jalan lain menuju sekolahnya yang aman dilalui saat banjir, kecuali Jalan Desa Dayeuhkolot. Itu pun, terendam banjir di sejumlah titik cekungan sampai setinggi 20 sentimeter.

”Memang ada jalan memutar, tapi itu banjirnya lebih dalam lagi. Makanya jalan kaki. Kalau naik motor takut malah mati mesinnya”” katanya.

Husni mengungkapkan, tidak bisa sepenuhnya konsentrasi untuk mengerjakan soal unas. Sebab, intesitas hujan yang tak kunjung henti membuatnya khawatir rumahnya terendam. Yang paling penting, kata dia, seragamnya tidak basah karena terendam banjir. ”Dulu rumah sempat terendam ketika sungai Citarum meluap. Termasuk seragam juga basah, untung saat itu enggak lagi ujian,” urainya.

Dia menuturkan, saat ini rumahnya terendam sekitar 20 sentimeter. ”Belajarnya memang terganggu. Ya belajar, ya bantu-bantu orangtua bersih-bersih rumah,” ujarnya.

Sementara itu, dalam lawatannya di SMPN 31, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menyatakan, pelaksanaan unas SMP pada hari kedua berlangsung lancar.

”Dalam satu kelas 20 siswa miliki soal berbeda, jadi tidak memiliki peluang untuk saling mencontek,” tukas Emil sapaan akrab wali kota.

Dia menegaskan, di Kota Bandung, tidak ada SMP Negeri yang melaksanakan unas berbasis komputer. Lima sekolah yang melaksanakan ujian berbasis komputer, seluruhnya sekolah swasta.

”Tahun ini kita ujicoba lima. Mudah-mudahan setiap tahunnya bertambah dan suatu hari semua sekolah bisa berlangsung UNBK dengan baik,” ujar Emil.

Di tempat tetpisah, Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha meminta Dinas Pendidikan Kota Bandung turun ke sekolah yang terindikasi ada kebocoran jawaban soal unas.

Salah satunya, lanjut politikus PDI Perjuangan tersebut, Disdik, harus lakukan penelitian di SMPN 43. ”Ada indikasi jual beli jawaban soal UN dengan harga Rp 150 ribu. Itu juga  diduga berasal dari gurunya,” ujar  Achmad. (yul/edy/wan/jun/agm/rie)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan