bandungekspres.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat tampaknya masih memiliki pekerjaan rumah dalam mengentaskan kemiskinan masyarakatnya. Hal ini terlihat dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikatornya masih kurang baik.
Ketua Pansus IV DPRD Jawa Barat Yod Mintaraga mengatakan, IPM ini masih menjadi sorotan dewan, sebab berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat hanya menempati posisi 12 dari 33 provinsi di Indonesia.
Yod menyebutkan, IPM Jabar pada 2015 mencapai 69,49 persen dengan rincian indeks pendidikan 60,45 persen, kesehatan 80,80 persen, dan daya beli 68,69 persen.
Namun demikian, raihan ini lebih baik dibanding 2014 lalu, walaupun capaian ini masih berada di bawah target yang ditetapkan dalam RPJMD 2018. ’’Ya masih ada sejumlah kekurangan dirasakan dalam bidang-bidang seperti Pendidikan kita belum berhasil karena masih ada proses peralihan,’’ jelas Yod dalam sidang paripurna, di Gedung DPRD Jabar kemarin.
Dirinya menilai, di Jabar angka rata-rata lama sekolah masih di delapan tahun, artinya hanya masih lulus tingkat SMP sehingga kualitas SDM masih kalah bersaing.
Selain itu, masih banyak bangunan sekolah kondisinya rusak meski pemprov mengusung program pembangunan ruang kelas baru (RKB) dalam setiap tahunnya. ’’Ini harus segera ditangani dengan segera mungkin melakukan pendataan ulang untuk menyalurkan bantuan,’’ kata Yod.
Sementara itu, lanjut Yod, pada bidang kesehatan, pemprov telah berhasil meningkatkan angka harapan hidup menjadi 71 tahun. Dia menuturkan, Pemprov dianggap berhasil menekan kematian bayi dan ibu melahirkan dengan terus dibangunnya puskesmas dan poned di daerah-daerah terpencil. ’’Pemprov pun sudah membangun dengan mengambil alih pngelolaan melalui mekanisme Hibah untuk RS (rumah sakit) rujukan seperti di Pamengpeuk Kabupaten Garut, RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi dan pembangun fasilitas di RS Al Ihsan,’’ ujar dia.
Kendati begitu, dalam akses pelayanannya, khususnya untuk warga kurang mampu masih banyak yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan secara cepat, murah, dan merata, terutamanya pada pelayanan BPJS.
Selain itu, daya tampung RS masih belum bisa menampung pasien ketika terjadi epidemi penyakit musiman seperti demam berdarah, sehingga tidak sedikit rumah sakit daerah kekurangan ruang rawat inap.
