oleh

Lakukan Nota Kesepakatan Soal Hukum Perdata

bandungekspres.co.id, NGAMPRAH – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melakukan kerja sama yang dituangkan dalam memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepakatan dengan Kejaksaan Negeri Bale Bandung di bidang hukum perdata dan tata usaha negara. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan MoU antara Bupati Bandung Barat Abubakar bersama Kepala Kejari Bale Bandung Gani Purwowikanto yang disaksikan oleh jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Bandung Barat, kemarin.

Menurut Abubakar, kerja sama ini dilakukan untuk penanganan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat. Salah satu penanganan di bidang perdata, yakni soal penanganan aset-aset milik Pemkab Bandung Barat yang tengah mengalami persoalan di lapangan baik dengan masyarakat maupun dengan pengusaha. ’’Jadi kerja sama ini untuk mendapatkan dukungan dari sumber daya manusia (SDM) yang ada di Kejari untuk membantu sejumlah persoalan tentang aset yang saat ini sudah terjadi di lapangan,” tukas Abubakar.

Dengan bantuan dari Kejari, diharapkan sejumlah persoalan tentang aset ini bisa mendapatkan solusi terbaik untuk tetap memertahankan aset-aset milik pemerintah, yang banyak diklaim oleh orang yang mengaku ahli waris maupun orang-orang yang tidak bertanggung jawab. ’’Aset ini merupakan kekayaan negara yang dibebankan kepada pemerintah. Sehingga sarana prasana dan aset yang dilengkapi dokumen resmi, untuk tetap dipertahankan dan tidak jatuh kepada orang lain. Makanya, ada kerja sama ini nanti ada pengacara khusus dari Kejari yang membantu kami,” katanya.

Baca Juga


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

Baca Juga