oleh

Lakukan Nota Kesepakatan Soal Hukum Perdata

Persoalan aset milik pemerintah yang digugat oleh ahli waris maupun masyarakat pada umumnya, memang sering terjadi di Kabupaten Bandung Barat. Baik itu aset berupa sekolah, sarana umum hingga fasilitas untuk olahraga. Padahal, aset-aset ini merupakan pelimpahan dari Kabupaten Bandung yang diserahkan kepada Kabupaten Bandung Barat. ’’Sebetulnya tugas pemerintah ini melanjutkan misi dari Kabupaten Bandung yang menyerahkan aset kepada kita. Tapi, di perjalanannya justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang mengklaim tanah milik pribadi,” sesalnya.

Di tempat yang sama, Ketua Tim Pengawalan, Pengamanan, Pemerintah dan Pembangunan Daerah Kejari Bale Bandung Erwin Widihantono didampingi Wakil TP4D Kejari Bale Bandung Yuniar Sinar Pamungkas mengungkapkan, kerja sama dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara bersama Pemkab Bandung Barat ini langsung ditangani oleh tim dari TP4D. ’’Fungsinya, kami akan mengawal dan melakukan monitoring terhadap sejumlah persoalan di bidang perdata dan tata usaha negara. Seperti penataan aset yang dihadapi oleh pemeritah. Di situ kami siap membantu untuk pendampingan hukum,” ungkapnya.

Dengan adanya pendampingan hukum terkait penyelesaian aset ini, sahut Erwin, untuk mensukseskan juga pembangunan di Kabupaten Bandung Barat. Sebab, jika persoalan aset sudah selesai sesuai dengan hukum, tentu pemerintah dengan mudah melakukan pembangunan tanpa adanya gugatan dari siapapun. ’’Kita akan terus lakukan pendampingan ketika dibutuhkan oleh pemerintah. Hadirnya tim TP4D itu sendiri memang bertugas untuk melakukan monitoring dan pendampingan yang memang baru dibentuk pada Oktober 2015 lalu oleh pusat, dan baru efektif di setiap daerah pada 1 Januari 2016,” kata Erwin yang juga Kepala Seksi Intelejen Kejari Bale Bandung.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.