NGAMPRAH – Wakil Bupati Bandung Barat Yayat T Soemitra didampingi Asisten Administrasi Maman Sulaiman, Inspektur Inspektorat Wandiana, Kepala BKD Tono Nurpomo, dan Kasatpol PP Rini Sartika melakukan inspeksi mendadak (sidak) di lingkungan Pemkab Bandung Barat kemarin (22/7). Kedatangan Wabup sontak membuat sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang sedang bertugas mendadak ramai dan tidak sedikit yang merasa terkejut dengan kehadiran orang nomor dua di Kabupaten Bandung Barat tersebut.
Pantauan di lapangan, Wabup beserta rombongan memeriksa ke sejumlah ruangan masing-masing dinas mulai dari Dinas Pertanian, Perhubungan, Diskoperindag, Dinas Kesehatan, DCKTR, Dinas Pendidikan, dan sejumlah ruang dinas lainnya. Usai sidak, Yayat mengaku puas dengan tingkat kehadiran para pejabat dan PNS di awal masuk bekerja. ”Berdasarkan pantauan tadi, tingkat kehadiran PNS mencapai 90 persen yang jauh lebih baik dari pada tahun lalu,” kata Yayat kepada wartawan di Ngamprah kemarin.
Yayat menambahkan, umumnya rata-rata tingkat kehadiran setiap SKPD 90 persen, hanya Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) yang tingkat kehadirannya 85 persen.
Instansi yang tingkat kehadirannya 100 persen antara lain Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Inspektorat, dan Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan (Distanbunhut). Namun dalam sidak yang berlangsung hampir dua jam ada seorang kepala SKPD yang datang terlambat.
Yayat mengungkapkan, sejauh ini berdasarkan laporan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD), bahwa yang tidak hadir di hari pertama bekerja dengan berbagai alasan. Mulai dari alasan cuti, sakit, dinas luar, dan sebagian kecil tanpa keterangan. Bagi yang sengaja bolos bakal dikenai sanksi dan pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP) sebesar empat persen per hari.
”Ada peningkatan kehadiran PNS, ini bisa disebabkan rasa tanggung jawab yang sudah tertanam juga pengaruh absensi elektronik fingerprint. Absen elektronik tidak bisa dimanipulasi seperti absen manual. Yang tidak hadir tentu diberlakukan sanksi,” tegasnya.
PNS yang bertugas di lingkungan kompleks perkantoran sebanyak 1.166 orang, sedangkan total PNS keseluruhan berjumlah 9.454 orang. Pendataan absensi PNS tidak hanya bagi yang bertugas di kompleks perkantoran tapi sampai tingkat kecamatan.