[tie_list type=”minus”]Cabut Rekom Calon Tersangka [/tie_list]
JAKARTA – Calon kepala daerah yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belum sepenuhnya aman untuk maju pada Pemilihan Umum Kepala Daerah 2015. Jika menjelang pencalonan diketahui calon kepala daerah itu tersangkut kasus hukum dan ditetapkan sebagai tersangka, PDIP tidak segan-segan untuk mengeluarkan rekomendasi pencopotan sebagai calon.
SEKOLAH CALON KADA: Peserta calon kepala daerah saat mengikuti Sekolah Calon kepala Daerah PDIP angkatan I di Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Jumat (3/7) lalu.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto di sela-sela sekolah politik tahap 2 PDIP di Wisma Kinasih, Depok, kemarin. Hasto menyatakan, kuatnya dinamika politik di daerah membuka peluang calon kepala daerah tersangkut kasus hukum. Jika ada calon dari PDIP yang ditetapkan sebagai tersangka, DPP akan mengevaluasi kebenaran kasus yang disangkakan.
”Kalau kasusnya benar adanya, bisa ditinjau ulang rekomendasinya dan bisa saja dicabut,” kata Hasto kepada wartawan.
Menurut Hasto, PDIP sudah membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti masalah semacam itu. Tim tersebut terdiri atas sejumlah anggota seperti Bambang D.H., Komarudin Watubun, Utut Adianto, Djarot Saiful Hidayat, dan Idham Samawi. Tim khusus itu sudah bekerja saat ada beberapa incumbent yang ditetapkan sebagai tersangka.
”Seperti kasus gubernur Bengkulu. Karena belakangan ada kasus, akhirnya rekomendasi diarahkan ke calon lain,” jelasnya. Gubernur Bengkulu pekan lalu ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pembayaran honor tim Pembina RSUD M. Junus oleh Bareskrim Mabes Polri.
Menurut Hasto, tidak terlepas juga kemungkinan kasus itu hanya dipolitisasi. Karena calon yang diusung PDIP memiliki kans kuat untuk menang, ada upaya untuk mendeligitimasi calon tersebut. PDIP, menurut dia, berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan antikorupsi. ”Tim kecil inilah yang membuat penilaian dan mendengar setiap masukan,” tegasnya.
Dalam pidato pembukaan sekolah politik, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri mengingatkan para calon kepala daerah untuk tidak melakukan korupsi. Mega melarang para calon kepala daerah untuk melakukan penyelewengan anggaran ataupun pelanggaran hukum lainnya. Dia mengingatkan, sudah ada ratusan kepala daerah yang diseret Komisi Pemberantasan Korupsi karena kasus terkait. ”Kalau tidak salah, 128 (kepala daerah). Kok ya enggak kapok-kapok, masih saja mau (korupsi),” kata Mega.