Menurut Mega, munculnya berbagai kasus hukum itu membuat PDIP membentuk sekolah politik. Sekolah tersebut, menurut dia, penting untuk mengingatkan kembali para calon kepala daerah tentang tugas utamanya jika menang dan terpilih nanti. ”Maka, saya bilang, pakai sekolah deh. Kalau ada pikiran seperti itu, baju masukkan ke koper, pulang,” ujarnya.
Menurut Mega, kalau kepala daerah tersangkut kasus hukum, otomatis pemerintahan tidak berjalan maksimal. Dia mengaku pernah mengungkapkan hal itu kepada Presiden Joko Widodo. Dia menyebut ada dua indikator yang memperlambat kinerja perekonomian. ”Penyebab pertama karena takut salah, jadi enggak kerja. Kalau begini, nanti jadi target KPK. Ngapain jadi pemimpin kalau takut,” kritiknya.
Penyebab kedua adalah sebelum terpilih, kepala daerah punya niat tidak baik. Salah satunya korupsi. Dia menyebut penyalahgunaan anggaran, seperti dana bantuan sosial (bansos), sering mengakibatkan kepala daerah tersangkut kasus korupsi. ”Jangan coba-coba (korupsi). Kalau enggak percaya (diseret KPK), lakoni saja,” tandasnya. (bay/c6/fat/rie)
PDIP Gelar Sekolah Politik Tahap 2
SEKOLAH CALON KADA: Peserta calon kepala daerah saat mengikuti Sekolah Calon kepala Daerah PDIP angkatan I di Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Jumat (3/7) lalu.