oleh

PDIP Melawan

[tie_list type=”minus”]Dapat Dukungan DPP dan DPD Soal Kisruh PPDB Kota Bandung[/tie_list]

LENGKONG – Kisruh Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kian meruncing. Hal itu, dipicu kicauan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil di twitter yang menuding legislator yang mengkritisi PPDB bagian dari mafia SKTM.

H Isa Subagja  Ketua DPC PDIP Kota Bandung
H Isa Subagja
Ketua DPC PDIP Kota Bandung

Tidak terima atas sikap wali kota, yang mem-bully petugas partainya di media sosial dan media lainnya, Ketua DPC PDIP Kota Bandung Isa Subagja pun berang. Dia menilai, PDIP sudah terbiasa didzalimi dan dianiaya oleh kekuasaan. Penekanan yang lebih besar dari pada itupun sudah sering dirasakan.

”Cara-cara seperti itu telah menerpa dan membuat kami semakin tegar serta bersatu,” tukas dia, di Sekretariat DPC PDIP, Jalan Terusan Martanegara, kemarin (7/7).

Di balik hal itu, Isa mengingatkan, perjalanan sejarah selalu membuktikan bahwa Allah SWT lebih berpihak kepada kaum yang terdzalimi dari pada orang yang berbuat dzalim.

Menyoal kapasitasnya berbicara sebagai ketua partai, bukan sebagai ketua DPRD Kota Bandung, Isa menuturkan, yang melihat dan merasakan dampak dari kisruh PPDB itu adalah kaum lemah dan masyarakat miskin. Sehingga, PDIP melalui perwakilannya di legislatif membela secara total.

Intinya lanjut dia, Ridwan Kamil dalam menyikapi PPDB sudah masuk dan menyeret orang terlalu dalam ke ranah politik institusi partai. Atas pertimbangan itu, DPC PDIP harus berpihak dan melaporkan tindakan wali kota Bandung itu. ”Alhamdulillah, kami mendapat dukungan penuh DPP dan DPD PDIP Jawa Barat, untuk melakukan perlawanan terhadap upaya-upaya pendzaliman partai dari pihak manapun,” ujar Isa.

Atas sikap partai itu kata dia, PDIP tidak akan pernah menyesali menerima risiko dari napas perjuangan partai. Ini, kata dia, merupakan perjuangan partai yang dilandasi ideologi, terutama membela kaum lemah (wong cilik). ”Membela kaum miskin adalah kerja idiologi kami,” tandas dia.

Menurut Isa, cara-cara Emil menyerang petugas partai di legislatif, menunjukan Ridwan Kamil sudah langsung berhadapan dengan PDIP. Maka dari itu, saya tegaskan, Isa Subagja berbicara sebagai pimpinan partai di Bandung. ”Sikap itu sebagai solusi karena saya meyakini tidak mungkin semua anggota dewan sepemikiran dengan saya,” kata dia.

Mencermati PPDB untuk masyarakat secara umum, ucap dia, tidak boleh ada tidak ada yang sekolah. Undang-Undang mewajibkan sekolah 12 tahun. Sehingga, kebijakan Pemkot Bandungpun tidak boleh memunculkan pemiskinan baru. Artinya, orang miskin tidak boleh mengeluarkan biaya. Sebab, akan menyebabkan orang tidak mampu semakin banyak. Apalagi dalam menyelesaikan karut marut PPDB melibatkan pihak kepolisian. “Itu tidak lazim,” imbuh Isa.

Pada dasarnya kesepakatan menyelesaikan PPDB harus mengkaji penambahan kuota. Yang tidak berhak menggunakan SKTM dipindah, tapi tidak boleh dicabut hak bersekolahnya. ”Sebab, orang nakal, jahat ada di mana-mana. Tapi jangan pula wali kota bertindak dengan berbicara melalui kebijakan institusi. Yang kita bicarakan itu oknum,” sebut dia.

Merunut sejarah PPDB. Setiap tahun jadi ”pekerjaan rumah” rutin. Sebab tidak ada keinginan memecahkan persoalan. APBD Kota Bandung, cukup besar memungkinkan digunakan membiayai penambahan ruang kelas baru (RKB). ”Pakailah uang rakyat untuk kepentingan rakyat dari pada digunakan untuk hal yang tidak prioritas,” pungkasnya.

Berbekal referensi penolakan warga miskin yang tidak diterima sekolah melalui mekanaisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Bandung Erwan Setiawan, menyoal kehadiran 1.800 aparat kepolisian yang diterjunkan di lingkungan masyarakat, untuk mengklarifikasi surat ketarangan tidak mampu (SKTM).

”Anggaran apa yang digunakan Ridwan Kamil untuk membiayai kegiatan aparat kepolisian itu,” ujar Erwan di ruang kerja Komisi C, Jalan Sukabumi, kemarin (7/7).

Dalam pandangan dia, sebenarnya pekerjaan itu dapat diselesaikan aparat kewilayahan. ”Kelurahan lebih tahu siapa saja yang miskin dan tidak. Seandainya pihak sekolah melakukan verifikasi. Karut-marut PPDB tidak akan seperti ini,” tukas Erwan.

Kalau mau jujur, kata dia, yang membuat kriminalisasi pendidikan terutama PPDB itu adalah wali kota sendiri. Pasalnya, Emil mengangkat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Elih Sudiapermana dari orang luar yang katanya profesional.

Tapi, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya (Tufoksi) tidak seperti yang diharapkan. Kejadian itu juga karena ulahnya. “Kadisdik diangkat tapi tidak difungsikan alias disetir,” tandas Erwan.

Sudah terlalu jauh wali kota, melakukan pencitraan. Sehingga dalam menyelesaikan masalah karut marut PPDB pun berani mengundang beberapa orang anggota dewan untuk mendukung langkahnya.

Seperti diberikan Minggu (5/7) lalu, Emil mengundang dewan yang bisa diajak bicara untuk mendukung langkahnya. ”Namun karena saya sedang Rapimnas Partai di Jakarta, jadinya saya tidak hadir,” ucap dia.

Ketua Fraksi Hanura Gagan Herdarwan yang dihubungi Bandung Ekpres mengaku, dirinya memang hadir di Pendopo Kota Bandung dalam membicarakan persoalan PPDB. ”Tapi saya hadir secara pribadi karena tidak pernah membahasnya dulu melalui rapat fraksi,” kata dia.

Sekretaris Fraksi partai Nasdem Rendiana Awangga juga membenarkan kehadirannya di Pendopo Kota Bandung. ”Saya hadir bukan membicarakan PPDB tapi masalah Taksi Uber. Kebetulan saja waktu bersamaan,” ujar dia menjelaskan pertemuannya kepada Ketua Komisi D, Achmad Nugraha.

Terkait kehadiran anggota DPRD dari Fraksi PDIP Troyadi G. Lukas, dipertemuan itu. Baik Fraksi maupun DPC PDIP Kota Bandung mengaku tidak pernah mengutusnya. ”Kehadirannya dipertemuan Pendopo, tidak mewakili Fraksi dan Partai,” jelas Isa Subagja.

Sedangkan kehadiran Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Edwin Senjaya dan Haru Suandaru, Isa tidak mau berkomentar. ”Pimpinan Dewan belum membahas masalah PPDB. Dan perkembangan intepelasi, kita lihat kemajuannya,” imbuh Isa.

Sementara itu, puluhan orang tua kembali mengadukan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ke kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung, kemarin (7/7). Mereka kecewa akan kebijakan PPDB lantaran tidak diterima di kedua pilihan sekolah tujuan.

Seperti Asep Setiawan, 49. Awalnya, anak Asep mendaftar ke SMAN 24. Namun, karena merasa Nem-nya tidak mencukupi, yaitu 32,7, Asep pun pasrah anaknya terlempar ke pilihan ke dua di SMAN 26.

”Sebenernya waktu Sabtu itu anak saya sudah aman. Tapi karena perpanjangan entah kenapa anak saya nggak ada namanya. Malah menjadi peserta luar wilayah, padahal posisi anak saya di dalam wilayah, tapi status saya luar wilayah, jadi sekarang gagal di keduanya,” papar Asep.

Asep menyayangkan sistem PPDB Kota Bandung kali ini. Menurut guru honorer di salah satu SMP ini, kali kedua pelaksanaan PPDB, untuk tahun ini dianggap yang terparah. ”Di Kabupaten Bandung saja tidak seribet ini, tapi di Bandung kenapa seperti ini,” ujar dia.

Pendapat lain mengenai karut-marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Bandung juga dikemukakan Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) Kota Bandung. Mereka akan mengajukan gugatan hukum PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) terkait pelaksanaan PPDB. Gugatan tersebut didasari oleh banyaknya laporan terkait tidak diterimanya siswa yang berlokasi didekat sekolah.

”Fortusis akan menghimpun orang tua siswa yang tempat tinggalnya berdekatan dengan sekolah tapi tidak diterima untuk mengajukan gugatan hukum PTUN surat keputusan Wali Kota terkait tidak diterimanya CPDB (Calon Peserta Didik Baru) tersebut di sekolah terdekat dalam satu wilayah,” ujar Ketua Fortusis Kota Bandung, Dwi Soebawanto kepada saat dihubungi melalui saluran telepon kemarin.

Dwi mengatakan, menerima banyak laporan terkait adanya permasalahan dalam sistem penerimaan PPDB ini. Banyak orang tua, lanjut Dwi yang mengadu bahwa di pilihan kedua anaknya malah berstatus sebagai peserta luar wilayah padahal lokasi rumah dan sekolah berada tak lebih dari radius 2 kilometer sesuai dengan aturan. Dengan berstatus luar wilayah ini, siswa bersangkutan memiliki peluang kecil lantaran sekolah menyediakan kuota luar wilayah sedikit.

”Keputusan Wali Kota yang mengeleminasi siswa yang tidak diterima tapi berlokasi berdekatan dengan sekolah jelas bertentangan dengan perwal kota Bandung nomor 361 tahun 2015 tentang PPDB dan mengingkari prinsip dari konsep rayonisasi.

Wali Kota saat itu mengatakan, ingin mendekatkan siswa sekolah dengan rumahnya. ”Kenyataan malah sebaliknya, siswa yang luar wilayah sekolah dapat mengalahkan siswa yang berada dalam wilayah,” terang dia.

Selain permasalahan wilayah ini, lanjut Dwi, pihaknya juga mempermasalahkan terkait Perwal PPDB. Menurutnya, ada beberapa konten yang dianggap bermasalah.

Dwi menuturkan, salah satu yang bermasalah ini terkait dengan penanggalan yang tertera dalam Perwal. Menurutnya, sesuai informasi Perwal tersebut di tanda tangani Wali Kota per 18 Mei. Namun kenyataannya, lanjut Dwi, setelah membaca isi Perwal, ternyata Perwal tersebut ditandatangani pada 16 April 2015.

”Saya kira ada rekayasa penerbitan Perwal. Bahkan Perwal secara terbuka itu saat 2 hari PPDB non akademik dimulai,” jelas dia.

Menurut Dwi, dengan adanya permasalahan penerbitan tanggal ini, membuat sosialisasi yang dilakukan Pemkot dinilai lamban. Hal itu pun, ujar Dwi, berpengaruh pada informasi yang diterima panitia-panitia PPDB lokal yang menjadi penyampai informasi di sekolah kepada orang tua siswa.

”Panitia-panitia lokal telat mendapatkan informasi yang jelas dan tepat sesuai dengan aturan. Sehingga terjadi mis informasi, kan orangtua mendapatkan informasi dari sekolah dimana ia mendaftar, tapi ada ketidakpastian itu menyesatkan,” papar dia.

Dwi menuturkan, untuk gugatan ini pihaknya bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Menurut Dwi, ada 10 orang tua siswa yang akan ikut menggugat lantaran menjadi korban PPDB ini. Untuk waktunya, Fortusis akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan LBH.

”Besok (hari ini) kami melakukan pendalaman, kajian LBH seperti apa, pengamatan kami dan laporan korban nanti rumusan gugatannya kaya apa, nanti LBH yang merumuskannya. Kalau menurut LBH harus menunggu setelah diumumkan (hasil PPDB), kita akan tunggu,” jelas dia.

Sementara itu, Pengawas SMA Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung Juli Wahyu, yang menerima aspirasi orang tua siswa menuturkan, akan menampung terlebih dahulu seluruh aspirasi dan keluhan-keluhan dari orang tua siswa yang nantinya akan dirumuskan melalui rapat.

Selain itu, terkait permasalahan pilihan kedua yang dianggap orang tua siswa bermasalah dengan menjadi statusnya luar wilayah, hal itu akan dievaluasi terlebih dahulu. ”Sistemnya itu awalnya yang pilihan dua bersaing dengan yang lain di luar kota. Sehingga mereka tergeser,” ujar Juli ditempat yang sama. (edy/fie/rie)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Baca Juga