Seperti diberikan Minggu (5/7) lalu, Emil mengundang dewan yang bisa diajak bicara untuk mendukung langkahnya. ”Namun karena saya sedang Rapimnas Partai di Jakarta, jadinya saya tidak hadir,” ucap dia.
Ketua Fraksi Hanura Gagan Herdarwan yang dihubungi Bandung Ekpres mengaku, dirinya memang hadir di Pendopo Kota Bandung dalam membicarakan persoalan PPDB. ”Tapi saya hadir secara pribadi karena tidak pernah membahasnya dulu melalui rapat fraksi,” kata dia.
Sekretaris Fraksi partai Nasdem Rendiana Awangga juga membenarkan kehadirannya di Pendopo Kota Bandung. ”Saya hadir bukan membicarakan PPDB tapi masalah Taksi Uber. Kebetulan saja waktu bersamaan,” ujar dia menjelaskan pertemuannya kepada Ketua Komisi D, Achmad Nugraha.
Terkait kehadiran anggota DPRD dari Fraksi PDIP Troyadi G. Lukas, dipertemuan itu. Baik Fraksi maupun DPC PDIP Kota Bandung mengaku tidak pernah mengutusnya. ”Kehadirannya dipertemuan Pendopo, tidak mewakili Fraksi dan Partai,” jelas Isa Subagja.
Sedangkan kehadiran Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Edwin Senjaya dan Haru Suandaru, Isa tidak mau berkomentar. ”Pimpinan Dewan belum membahas masalah PPDB. Dan perkembangan intepelasi, kita lihat kemajuannya,” imbuh Isa.
Sementara itu, puluhan orang tua kembali mengadukan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ke kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung, kemarin (7/7). Mereka kecewa akan kebijakan PPDB lantaran tidak diterima di kedua pilihan sekolah tujuan.
Seperti Asep Setiawan, 49. Awalnya, anak Asep mendaftar ke SMAN 24. Namun, karena merasa Nem-nya tidak mencukupi, yaitu 32,7, Asep pun pasrah anaknya terlempar ke pilihan ke dua di SMAN 26.
”Sebenernya waktu Sabtu itu anak saya sudah aman. Tapi karena perpanjangan entah kenapa anak saya nggak ada namanya. Malah menjadi peserta luar wilayah, padahal posisi anak saya di dalam wilayah, tapi status saya luar wilayah, jadi sekarang gagal di keduanya,” papar Asep.
Asep menyayangkan sistem PPDB Kota Bandung kali ini. Menurut guru honorer di salah satu SMP ini, kali kedua pelaksanaan PPDB, untuk tahun ini dianggap yang terparah. ”Di Kabupaten Bandung saja tidak seribet ini, tapi di Bandung kenapa seperti ini,” ujar dia.
