”Panitia-panitia lokal telat mendapatkan informasi yang jelas dan tepat sesuai dengan aturan. Sehingga terjadi mis informasi, kan orangtua mendapatkan informasi dari sekolah dimana ia mendaftar, tapi ada ketidakpastian itu menyesatkan,” papar dia.
Dwi menuturkan, untuk gugatan ini pihaknya bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Menurut Dwi, ada 10 orang tua siswa yang akan ikut menggugat lantaran menjadi korban PPDB ini. Untuk waktunya, Fortusis akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan LBH.
”Besok (hari ini) kami melakukan pendalaman, kajian LBH seperti apa, pengamatan kami dan laporan korban nanti rumusan gugatannya kaya apa, nanti LBH yang merumuskannya. Kalau menurut LBH harus menunggu setelah diumumkan (hasil PPDB), kita akan tunggu,” jelas dia.
Sementara itu, Pengawas SMA Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung Juli Wahyu, yang menerima aspirasi orang tua siswa menuturkan, akan menampung terlebih dahulu seluruh aspirasi dan keluhan-keluhan dari orang tua siswa yang nantinya akan dirumuskan melalui rapat.
Selain itu, terkait permasalahan pilihan kedua yang dianggap orang tua siswa bermasalah dengan menjadi statusnya luar wilayah, hal itu akan dievaluasi terlebih dahulu. ”Sistemnya itu awalnya yang pilihan dua bersaing dengan yang lain di luar kota. Sehingga mereka tergeser,” ujar Juli ditempat yang sama. (edy/fie/rie)
