Dewan Batal Semangat

[tie_list type=”minus”]

Sebut Nominal DP Mobil Masih Kecil

[/tie_list]

[dropcap]J[/dropcap]AKARTA – Sebanyak 563 anggota DPR menjadi pihak yang paling masygul atas pembatalan Perpres No 39/2015. Sebab, mereka yakin, jika jatah bantuan uang muka pembelian mobil Rp 210.890.000 itu jadi diberikan, kinerja dewan akan meningkat.

Ketua DPR Setya Novanto menegaskan, usul bantuan down payment (DP) pembelian mobil tersebut tidak tiba-tiba muncul, namun lewat rapat-rapat dengan wakil rakyat.’’Prosesnya panjang. Ini bukan barter politik,’’ ujarnya di gedung DPR kemarin Menurut dia, setelah usul tersebut diajukan, pemerintah langsung menyetujui.

Bagaimana dengan protes dari masyarakat yang menilai perpres itu tidak sesuai dengan nasib rakyat yang sedang mengalami kesulitan karena kenaikan harga-harga? Setya justru menyebut tunjangan tersebut sangat berguna bagi rakyat. Dia yakin, dengan pemberian fasilitas itu, kinerja wakil rakyat bakal meningkat.

Menurut Waketum Partai Golkar versi munas Bali itu, besarnya nominal bantuan juga masih normal. Bahkan, dia menyatakan bantuan tersebut terbilang kecil. ’’Pejabat eselon I malah dapat bantuan DP mobil Rp 702 juta per orang,’’ ungkapnya.

Meski sangat yakin akan manfaatnya, Setya legawa jika perpres DP mobil itu dicabut pemerintah. Menurut dia, DPR harus memprioritaskan permintaan rakyat.

Sementara itu, politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul menyarankan agar anggota dewan tidak mengambil bantuan tersebut. Sebab, sebagai wakil rakyat, sudah seharusnya mereka menggunakan uang itu untuk kepentingan rakyat. ’’Saya sarankan tidak usah diterima,’’ ujarnya.

Dia menambahkan, anggota DPR tidak boleh tergiur iming-iming uang. Sebab, anggota dewan harus sudah siap, baik dari segi intelektual maupun finansial. Ruhut mengingatkan, setiap penggunaan uang negara akan diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). ’’Kalau tidak sesuai peruntukan, akan bahaya. Bisa masuk penjara KPK,’’ tegasnya.

Politikus PDIP Falah Amru memberikan penilaian lain. Menurut ketua Bamusi (Baitul Muslimin Indonesia) PDIP itu, pencabutan perpres tersebut menciptakan kesan yang tidak baik bagi pemerintah. ’’Terus terang, kami sangat menyayangkan. Kalau sudah seperti ini, kasihan Pak Presiden,’’ katanya.

Atas hal tersebut, dia meminta pembantu presiden di kabinet bisa berperan optimal dalam menjaga presiden. Khususnya, kata dia, Seskab Andi Widjajanto seharusnya bisa memberikan advice yang lebih baik kepada presiden sebelum perpres ditandatangani. ’’Tapi, bagaimanapun, tetap harus ada yang bertanggung jawab. Sebab, dampak perpres (DP mobil pejabat) telanjur memberikan efek besar di publik,’’ katanya.

Terkait dengan pembatalan perpres yang telanjur diteken, Presiden Jokowi sebetulnya bukan satu-satunya presiden yang pernah melakukannya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga pernah membatalkan perpres yang memicu kontroversi. Bahkan, SBY melakukannya dua kali.

Ketika itu, 30 Desember 2013, SBY membatalkan dua perpres sekaligus. Yakni, Perpres No 105/2013 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu serta Perpres No 106/2013 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR, DPD, BPK, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Hakim Agung Mahkamah Agung. Padahal, dua perpres tersebut baru diteken SBY pada 16 Desember 2013 atau dua minggu sebelumnya. (aph/byu/c5/kim/rie)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.