DPRD Bandung Anggap Pemkot Tak Teliti
BATUNUNGGAL – Salah satu kewenangan DPRD adalah mengevaluasi, menunda bahkan mencoret program kerja Wali Kota Bandung. Namun hal tersebut tidak untuk menghambat pembangunan. Makna yang terkandung dari sikap politik anggaran dewan, semata-mata untuk kenyamanan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat.
’’Jangan dipandang penghambatan. Keberpihakan pada kepentingan masyarakat jadi tujuan dewan,’’ kata anggota Badan Anggaran (Bangar) DPRD Kota Bandung Herman Budyono, kepada Bandung Ekspres di kantornya kemarin (11/2).
Budyono menilai, kinerja tim anggaran Pemkot Bandung dalam bekerja tidak teliti. Terkesan memandang mudah, sehingga program yang diajukan sebatas copy paste. Dewan menginginkan pengajuan APBD yang terinci dan memiliki kajian ilmiah.
’’Walikota jangan keukeuh peuteukeuh (bertahan) dengan janji politiknya. Program populis sudah harus ditinggalkan, sehingga tidak muncul di APBD kegiatan yang salah kaprah kode rekeningnya,’’ ujar Budyono.
Dia mencontohkan, adanya program Inovasi Percepatan Pembangunan (IPPK) di RT/RW. Wali Kota Ridwan Kamil menginginkan swakelola, dengan memberikan uang tunai. Namun, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan melarang hal tersebut, dan memiliki pemikiran yang sama dengan DPRD Kota Bandung.
’’Terlalu rigid memberikan bantuan tunai. Banyak komponen swakelola yang tidak dipahami masyarakat. Kegiatan yang didanai APBD harus dipertangggungjawabkan. Ini yang menjadi kekhawatiran dewan. Masyarakat jangan sampai jadi korban kebijakan keliru,’’ tegas Budyono.
Program subsidi pangan dan Elpiji tiga kilogram, merupakan kegiatan yang ditunda. Anggarannya dialihkan pada program yang dibutuhkan dan meringankan masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan.
“’’Bila diakumulasi, program wali kota yang dievaluasi DPRD nilainya mencapai Rp 500 miliar, tapi ini lebih manfaat karena disalurkan pada kegiatan yang pro rakyat,’’ terang Budyono.
Sekretaris Daerah Pemkot Bandung Yossi Irianto, disela rapat pembahasan anggaran menilai, sikap kritis dewan terhadap APBD 2015 merupakan dinamika positif.
’’Ketelitian Bangar, sebuah koreksi. Semua baik-baik saja. Kita sepakat pergeseran anggaran yang berpihak pada kepentingan rakyat perlu diakomodir,’’ katanya.
Menurut Yossi, yang juga ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Bandung, kegiatan yang ditunda akan tetap berjalan. Meski realisasinya di APBD Perubahan. ’’Kita mengalokasikan anggaran secara berimbang. Sisa anggaran dialihkan pada pemenuhan kesejahteraan rakyat. Itu semangat yang kita usung,’’ tutur Yossi.
