oleh

Investasi Lebih Mudah

 BPMPPT Gratiskan 19 Jenis Perizinan

NGAMPRAH – Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat prihal perizinan, melalui Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP), Badan Pengelolaan Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) menggratiskan 19 jenis perizinan. Pasalnya, pihak pemerintah sempat dituding sulit mengeluarkan izin kepada para pengusaha yang akan berinvestasi di Bandung Barat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, 19 jenis perizinan tersebut mulai dari Izin Pemanfaatan Tanah (IPT), Izin Pemakaian Air Tanah, Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, Izin Usaha Jasa Pertambangan, Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan, Izin Usaha Toko Modern, Izin Usaha Perdagangan, Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perluasan, Izin Reklame, Izin Usaha Jasa Kontruksi, Izin Tanda Daftar Perusahaan, Izin Tanda Daftar Gudang, Izin Tandan Daftar Industri, Izin Surat Keterangan Penyimpanan Barang, dab Izin Surat Tanda Pendaftaran Waralaba.

Kepala BPMPPT KBB Rahmat Syafei mengatakan, dari 21 jenis perizinan hanya 2 jenis perizinan yang masih dilakukan penarikan retribusi. Sedangkan sisanya yakni 19 jenis perizinan tidak ada penarikan retribusi alias gratis. Kedua jenis perizinan tersebut yakni Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan (HO). ”Jadi 21 jenis izin dan non izin, semua dilimpahkan kepada kita, hanya ada dua yang masih ada penarikan retribusi yaitu IMB dan HO. Sedangkan yang lainya itu gratis,” kata Rahmat kepada wartawan di Ngamprah, belum lama ini.

Hanya untuk pengendaliannya, dikatakan Rahmat, berada di Satuan Kerja Pelaksana Daerah (SKPD) teknis. Seperti contoh, untuk pengendalian pembangunan adanya di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR). Sedangkan untuk pengendalian perdagangan ada di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar. ”Kalau pengendaliannya itu ada di SKPD teknis. Kita itu hanya melayani perizinannya saja,” ujarnya

Sementara untuk penerapan pelayanan tersebut, pihaknya menggunakan slogan pelayanan masih yaitu ”Siap melayani anda sepenuh hati. Dan Cermat-cepat, Ramah, Mudah, Akurat dan Transparan.” Hal ini guna memberikan pelayanan satu pintu kepada masyarakat dengan baik. ”Kita ingin memberikan kemudahan pelayanan kepada seluruh masyarakat termasuk para pengusaha,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Bandung Barat Abubakar berjanji akan menindak para oknum pejabat dan pegawai negeri sipil (PNS) di Lingkungan Pemkab Bandung Barat jika terbukti melakukan pemerasan, serta melakukan ’permainan’ dalam mengurus surat izin kepada para pengusaha. Hal ini dikarenakan sejumlah masyarakat mengeluhkan terkait sulitnya perizinan yang diberikan. ”Kalau ada yang terbukti mempersulit izin dengan adanya oknum, saya akan tindak. Saya juga sudah perintahkan BPMPPT (Badan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu) untuk mengundang masing-masing pihak terkait perizinan ini,” kata Abubakar.

Bupati menilai, laporan soal sulitnya perizinan akibat kurangnya komunikasi antara pengaju dan pihak pemerintah yang dalam hal ini dinas terkait. Dengan adanya keluhan terkait perizinan itu, dia telah memerintahkan kepada bawahannya untuk jangan saling melempar kesalahan. ”Saya sedang menunggu laporannya. Bagaimanapun saya harus melihat fakta. Pemegang otoritas perizinan (pemerintah) akan memberikan izin manakala bisa dipenuhi atau ditolaknya suatu permohonan. Yang penting profesional dan ada dasar hukum,” paparnya.

Apa yang disampaikannya itu terkait desakan dari salah satu organisasi masyarakat yang menanyakan tentang belum dikeluarkannya izin pertambangan. Namun, Abubakar menegaskan, pemerintah daerah telah memiliki prosedur yang jelas untuk menolak atau menerima izin tersebut. ”Karena yang menimbulkan formal izin itu sudah dilengkap studi yang matang,” katanya. (drx/fik)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Baca Juga