JAKARTA – Dalam penegakan hukum, kecepatan persepsi kerap melampaui proses pembuktian yang berjalan sistematis. Kondisi ini memunculkan risiko kaburnya batas antara informasi awal dan kesimpulan publik yang terbentuk lebih cepat.
Fenomena tersebut kembali terlihat dalam perkembangan perkara dugaan korupsi impor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melibatkan sejumlah pihak dari unsur pejabat hingga pelaku usaha. Dua alur informasi yang berbeda dari lembaga penegak hukum disebut ikut membentuk persepsi tunggal di ruang publik.
Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus menilai situasi ini menunjukkan adanya problem pembacaan informasi yang belum terurai secara proporsional di masyarakat. Ia menyebut percampuran jalur informasi membuat publik sulit memilah posisi hukum setiap pihak yang disebut dalam proses pemeriksaan.
Baca Juga:Analisis Pakar: Masih Ada Celah Pembuktian dalam Dugaan Aliran Dana BC1Perkara Bea Cukai Memasuki Babak Baru, Kasus Suap Impor Terancam Tenggelam dalam Kabut Informasi
“Masalahnya, kedua jalur itu kemudian bercampur di ruang publik. Akibatnya, muncul kebingungan mengenai siapa yang diperiksa, siapa yang sedang didalami, siapa yang hanya dimintai keterangan, dan siapa yang sebenarnya menjadi fokus dari dugaan perintangan penyidikan,” kata Iskandar dalam keterangannya, Selasa, 16 Juni 2026.
Klaster awal perkara mencuat pada 27 April 2026 saat KPK memeriksa Kamal Mustofa selaku Direktur PT Gading Gadjah Mada dalam pengembangan kasus cukai rokok. Sehari setelahnya, KPK menyampaikan informasi mengenai dugaan pihak yang menawarkan jasa pengondisian perkara di lingkungan Bea Cukai.
Pernyataan tersebut kemudian memunculkan sorotan publik karena berkaitan dengan dugaan praktik pengaruh dalam penanganan perkara. Pada saat yang sama, KPK juga mengingatkan adanya potensi penipuan dari pihak yang mengklaim mampu mengatur proses hukum tertentu.
Informasi tersebut masih berada pada tahap pendalaman penyidik tanpa penjelasan detail mengenai perkembangan lanjutan kepada publik. Kondisi ini membuat ruang interpretasi terbuka lebih lebar di tengah masyarakat.
“Artinya, publik menerima informasi tentang adanya dugaan praktik pengondisian perkara, tetapi belum memperoleh penjelasan yang rinci mengenai perkembangan penanganannya,” jelasnya.
Klaster berikutnya mengemuka setelah perhatian publik bergeser ke Semarang terkait nama Heri Setiyono alias Heri Black. Ia disebut tidak memenuhi panggilan awal KPK pada Mei 2026 sebelum penyidik melakukan penggeledahan dan penyitaan sejumlah barang bukti.