JABAR EKSPRES – Rencana perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai bergulir di DPRD Jabar. Dari total 38 OPD yang ada saat ini, jumlah tersebut rencananya akan dipangkas menjadi 32 OPD.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi secara resmi menyampaikan rencana perampingan tersebut kepada DPRD Jabar melalui nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penataan OPD dalam rapat paripurna, Jumat (11/9/2026).
Perampingan OPD dilakukan dengan sejumlah pertimbangan, mulai dari penataan kelembagaan hingga efisiensi fiskal. Jumlah OPD yang dinilai terlalu banyak disebut berpotensi menyerap anggaran cukup besar, terutama untuk kebutuhan operasional.
Baca Juga:Trinitas Bandung Targetkan Final DBL West Java-East, Perbaiki Titik Lemah Musim LaluPenabur Cirebon Incar Gelar Juara, Defense Jadi Fokus Utama di DBL West Java-East
Selain itu, terdapat sejumlah OPD yang memiliki tugas dan fungsi yang masih beririsan atau berada dalam rumpun yang sama. Kondisi tersebut dinilai dapat ditata kembali agar pemerintahan berjalan lebih efektif dan efisien.
Dedi Mulyadi pun membocorkan sejumlah OPD yang berpeluang untuk digabungkan. Salah satunya adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang direncanakan disatukan dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D).
Kemudian, Dinas Lingkungan Hidup akan digabung dengan unsur yang menangani tata ruang. Sementara Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan akan disatukan dalam satu organisasi.
Selanjutnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) direncanakan digabung dengan Dinas Kependudukan.
“Dinas SDA disatukan dengan Cipta Karya. Terus kemudian, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan disatukan dengan Pemuda dan Olahraga,” jelasnya.
Meski demikian, Dedi belum menjelaskan secara rinci mengenai nasib para pejabat atau kepala dinas yang terdampak oleh rencana peleburan tersebut.
“Nanti kami bicarakan. Ini juga untuk efisiensi, agar strukturnya sedikit tapi fungsinya banyak,” katanya.
Baca Juga:Drawing DBL West Java-East 2026 Rampung, 54 Tim Kini Tahu Lawan PerdanaCharets Bandung Andalkan Generasi Baru untuk Pertahankan Takhta
Dedi menjelaskan, perampingan itu juga bakal berdampak pada efisiensi belanja rutin OPD. “Seperti kebutuhan kantor, perjalanan dinas, ATK, macam-macam lah. Nanti kalau disatukan, maka alokasi-alokasi pembiayaan Provinsi Jawa Barat akan lebih besar untuk kepentingan pembangunan,” cetusnya. (son)