JABAR EKSPRES – Kemarau mulai memaksa petani di Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengeluarkan biaya tambahan untuk menyelamatkan lahan pertanian.
Salah satunya, bahan bakar pompa air yang seharusnya menjadi bagian dari kebutuhan produksi kini harus dibeli menggunakan uang pribadi.
Kondisi tersebut mendapat perhatian dari Ketua DPRD KBB Muhammad Mahdi. Ia meminta pemerintah daerah tidak membiarkan petani menghadapi ancaman kekeringan seorang diri, terlebih sektor pertanian menjadi salah satu penopang ketahanan pangan daerah.
Baca Juga:Mahasiswa POLSUB Ciptakan Kopi Robusta Rendah Kafein dari Limbah Kulit dan Bonggol NanasJenguk Wartawan yang Terbaring Sakit, Kapolres Tasikmalaya Bawa Pesan Kepedulian
“Petani jangan sampai dibiarkan menanggung sendiri dampak kemarau. Mereka sudah berjuang menjaga sawah tetap produktif, tetapi untuk mendapatkan air saja harus mengeluarkan biaya dari kantong pribadi,” ujar Mahdi di Ngamprah, Selasa (2/9/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya persoalan dalam dukungan infrastruktur pengairan di wilayah KBB.
Terlebih, lanjut dia, petani sudah berupaya mempertahankan produksi, namun ketersediaan sarana pengairan dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan di lapangan.
“Kalau persoalan air terus terjadi setiap musim kemarau, ini menjadi tanda bahwa ketahanan pangan kita sedang diuji. Pemerintah harus hadir dengan solusi yang konkret, bukan membiarkan petani mencari jalan keluar sendiri,” katanya.
Mahdi pun meminta Pemkab Bandung Barat segera menyiapkan langkah konkret untuk membantu petani yang terdampak kemarau.
Untuk penanganan darurat, ia mendorong Dinas Pertanian bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) segera menyalurkan bantuan pompa air, bahan bakar berupa solar atau bensin bersubsidi, serta tandon air kepada kelompok tani di wilayah yang mengalami kekeringan.
“Jangan tunggu sampai terjadi gagal panen. Bantuan harus diberikan ketika ancaman kekeringan mulai dirasakan petani,” tegasnya.
Baca Juga:Cegah Polisi Main Judol, Propam Polres Tasikmalaya Mendadak Periksa HP Seluruh PersonelRp86 Miliar Digelontorkan untuk Irigasi Tasikmalaya, Naik 3 Kali Lipat dari Tahun Lalu
Selain bantuan darurat, Mahdi meminta pemerintah mempercepat pembenahan infrastruktur pengairan sebagai solusi jangka menengah. Salah satunya dengan melakukan normalisasi saluran irigasi tersier serta membangun embung dan dam parit di wilayah yang rawan mengalami kekeringan.
Sementara untuk jangka panjang, DPRD KBB berkomitmen mengawal pengalokasian anggaran khusus untuk memperkuat ketahanan air di sektor pertanian.
“Ketahanan air harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah. Irigasi merupakan tulang punggung pertanian KBB, sehingga pembenahannya harus dilakukan secara berkelanjutan,” ujarnya.