JABAR EKSPRES – Pembahasan Raperda Pembentukan Holding BUMD PT Sanggabuana dikebut. Partai Demokrat ingatkan transparansi seleksi jajaran direksi.
Pemprov Jawa Barat menyampaikan nota pengantar pembentukan holding itu pada Paripurna Rabu (19/8) sore. Esoknya atau hari ini, Kamis (20/8/2026), DPRD Jawa Barat juga langsung menggelar dua paripurna sekaligus.
Pertama Paripurna Pandangan Umum Fraksi pada pukul 13.00 WIB. Kemudian sorenya langsung Jawaban Gubernur dan pembentukan Panitia Khusus (Pansus).
Baca Juga:Atasi Kemiskinan Lewat Pendidikan, Pemprov Jateng Terapkan Metode PBL di Desa KepyarPengalihan Status Guru PPPK Diklaim Tak Ganggu Fiskal
Perwakilan Fraksi Partai Demokrat Dede Candra mengungkapkan, ada sejumlah masukan dan penekanan yang disampaikan terkait pembentukan holding itu. Pertama secara prinsip pihaknya menyambut baik pembentukan Holding BUMD itu.
Dengan harapan menjadi angin segar perbaikan BUMD di Jawa Barat. “Ini bisa menjadi salah satu strategi memperbaiki tata kelola BUMD,” katanya.
Namun Partai Demokrat memberikan beberapa catatan. Pertama mempertanyakan terkait kajian komprehensif pembentukan holding itu.
Lalu yang dipertegas adalah terkait seleksi atau pengisian jabatan Direksi ataupun Komisaris. “Perlu dilakukan secara transparan. Jangan sampai dominan pertimbangan politik atau kepentingan tertentu,” jelasnya.
Selain itu, Partai Demokrat juga mempertanyakan dasar penetapan angka penyertaan modal terhadap holding tersebut. “Ini harus ditetapkan secara proporsional dengan kondisi keuangan daerah,” cetusnya. (son)
