JABAR EKSPRES – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat bersama DPRD Jabar sepakat melakukan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp3,4 triliun.
Kesepakatan tersebut disetujui dalam rapat paripurna pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada Selasa (18/8).
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan, pinjaman tersebut menjadi salah satu langkah yang harus ditempuh pemerintah untuk menutup kebutuhan pembiayaan daerah.
“Ya, mau tidak mau memang harus melakukan pinjaman,” ujar Erwan.
Baca Juga:Dua Hari Berturut-turut, Api Sambar Rumah Warga dan Lahan Sampah di TasikmalayaHari Jadi Ke-81 Jateng: Dari Sawah Jawa Tengah untuk Meja Makan Indonesia
Dalam rapat paripurna tersebut, Erwan memaparkan gambaran umum Perubahan APBD Jawa Barat 2026. Pendapatan daerah yang semula ditargetkan sebesar Rp30,12 triliun turun menjadi Rp27,85 triliun.
Sementara itu, belanja daerah meningkat dari semula Rp29,83 triliun menjadi Rp30,82 triliun.
Dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan daerah meningkat dari Rp380,82 miliar menjadi Rp3,59 triliun. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah naik dari Rp666,81 miliar menjadi Rp816,81 miliar.
Dengan perubahan tersebut, volume APBD Jawa Barat 2026 meningkat dari semula Rp30,50 triliun menjadi Rp31,44 triliun.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, masyarakat perlu melihat rencana pinjaman tersebut dari sudut pandang kebutuhan pembangunan, bukan semata-mata sebagai penambahan utang.
“Jangan dari pinjaman, tapi dari kebutuhan rakyat. Karena pemerintahan ada untuk rakyat. Kami membangun agar rakyat sejahtera, dan lebih cepat sejahtera lebih bagus. Itu logikanya, agar Jawa Barat secepatnya istimewa,” kata Herman.
Menurutnya, belanja daerah untuk berbagai kebutuhan masyarakat disusun secara optimistis. Salah satunya terlihat dari alokasi anggaran pendidikan yang mencapai sekitar 32 persen.
Baca Juga:Sambut HUT RI di Aspol Tasikmalaya, Polisi dan Warga Adu Seru Lomba TradisionalRachmat Irianto, Wajah Manusiawi Persebaya Juara
Di sisi lain, pendapatan daerah mengalami penurunan cukup signifikan. “Dari Rp 30,1 triliun menurun ke Rp 27,8 triliun. Pendapatan asli daerah terutama yang bersumber dari PKB bakal ada penurunan. Seiring dengan semakin meningkatnya atensi masyarakat menggunakan kendaraan listrik. Kendaraan listrik diberikan relaksasi,” jelasnya.
Selain itu, Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat juga mengalami koreksi. Menurut Herman, kondisi tersebut merupakan dampak dari penyesuaian fiskal pemerintah pusat.
“Nah untuk menutup senjangnya, gap-nya antara pendapatan dan belanja, ya kami bersama dengan DPRD sepakat mendorong pinjaman daerah,” kata dia.