JABAR EKSPRES – Rencana perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bergulir di DPRD Jawa Barat. Sejumlah Fraksi setuju bahwa perampingan itu dibahas ke tahap lanjutan.
Salah satunya Fraksi PAN DPRD Jawa Barat yang ditegaskan Wakil Ketua Fraksi Toto Suharto dalam Paripurna Senin (28/9).
Ia menguraikan secara prinsip, Fraksi setuju bahwa Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat itu dibahas ke tahap lanjut yakni mekanisme pansus ataupun mekanisme lainnya.
Baca Juga:Strategi Pemkab Tasikmalaya Putus Mata Rantai KemiskinanPINTU Perkenalkan VIP Private dan Perluas Akses Tokenized Assets melalui Kolaborasi dengan Ondo Finance
Namun, ada sejumlah catatan yang ia berikan. Di antaranya, penataan struktur OPD itu diharapkan makin efisien tidak justru memperpanjang rantai birokrasi.
“Kami juga ingin penataan itu berdampak positif pada efisiensi APBD lalu bisa menekan belanja pegawai dan operasional, ” jelasnya.
Toto melanjutkan, penataan itu juga diharapkan tidak mengganggu layanan publik termasuk eksekusi program yang kini sedang berjalan.
Lalu yang tak kalah penting adalah penyesuaian dengan regulasi tingkat nasional sehingga ada keselarasan.
Di sisi lain, Rencana perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai bergulir di DPRD Jabar beberapa waktu lalu. Dari total 38 OPD yang ada saat ini, jumlah tersebut rencananya akan dipangkas menjadi 32 OPD.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi secara resmi menyampaikan rencana perampingan tersebut kepada DPRD Jabar melalui nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penataan OPD dalam rapat paripurna, Jumat (11/9/2026).
Perampingan OPD dilakukan dengan sejumlah pertimbangan, mulai dari penataan kelembagaan hingga efisiensi fiskal. Jumlah OPD yang dinilai terlalu banyak disebut berpotensi menyerap anggaran cukup besar, terutama untuk kebutuhan operasional.
Baca Juga:Kekayaan Intelektual Jadi Aset Baru UMKM untuk Akses Pembiayaan Rp10 TriliunKerja Sama Perikanan RI-China Buka 669 Lapangan Kerja di Perairan Arafura
Dedi Mulyadi pun membocorkan sejumlah OPD yang berpeluang untuk digabungkan. Salah satunya adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang direncanakan disatukan dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D).
Kemudian, Dinas Lingkungan Hidup akan digabung dengan unsur yang menangani tata ruang. Sementara Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan akan disatukan dalam satu organisasi.
Selanjutnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) direncanakan digabung dengan Dinas Kependudukan.
“Dinas SDA disatukan dengan Cipta Karya. Terus kemudian, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan disatukan dengan Pemuda dan Olahraga,” jelasnya. (son)