JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya tidak ingin penanganan kemiskinan berhenti pada pemberian bantuan. Sejumlah strategi disiapkan untuk menyentuh akar persoalan, mulai dari memastikan anak tetap bersekolah, mencegah penyakit hingga memperbaiki konektivitas antarwilayah.
Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi mengatakan, penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara lintas sektor dengan sasaran yang jelas. Data masyarakat miskin dan rentan miskin harus menjadi pijakan agar intervensi pemerintah tidak salah sasaran.
“Data harus menjadi dasar dalam menentukan sasaran penanggulangan kemiskinan,” ujar Asep, Senin (28/9/2026).
Baca Juga:Longsor Tengah Malam di Salawu Tasikmalaya Putus Saluran Irigasi Cibiuk, Tagana Ingatkan Zona RawanKemantapan Jalan Tasikmalaya Naik, Bupati Cecep: Tembus 70 Persen Akhir Tahun Ini!
Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) 2025, terdapat 328.726 keluarga di Kabupaten Tasikmalaya yang berada pada desil 1 hingga desil 4. Rinciannya, desil 1 sebanyak 80.484 keluarga, desil 2 sebanyak 70.286 keluarga, desil 3 sebanyak 86.787 keluarga dan desil 4 sebanyak 91.169 keluarga.
Di sisi lain, persentase penduduk miskin Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan tren penurunan, dari 11,50 persen pada 2021 menjadi 10,15 persen pada 2025.
Menurut Asep, penurunan tersebut patut disyukuri. Namun, angka itu sekaligus menjadi pengingat bahwa masih ada masyarakat yang membutuhkan intervensi pemerintah.
Sektor pendidikan menjadi salah satu strategi utama. Pemkab Tasikmalaya mendorong peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat untuk merevitalisasi sekolah yang kondisinya tidak layak.
Program beasiswa Satu Mahasiswa Satu Desa (Samisade) juga akan diperluas. Pada 2026, program tersebut baru terserap di 34 desa. Tahun depan, pemerintah menargetkan seluruh desa dapat memanfaatkannya.
Namun, Asep menegaskan perhatian tidak boleh hanya diberikan kepada mereka yang sudah bersekolah.
Pemerintah kecamatan diminta aktif mendata anak usia sekolah yang tidak bersekolah serta mencari penyebabnya. Bagi masyarakat usia 19 hingga 25 tahun, pemerintah telah menyiapkan jalur pendidikan melalui PKBM.
Baca Juga:Kerja Sama Perikanan RI-China Buka 669 Lapangan Kerja di Perairan ArafuraKemantapan Jalan Tasikmalaya Naik, Bupati Cecep: Tembus 70 Persen Akhir Tahun Ini!
“Jangan sampai putus sekolah ini diwariskan. Artinya, mungkin bapak atau ibu, nenek dan kakeknya dulu tidak tamat wajib belajar, jangan sampai anak cucunya juga sama. Ini bentuk tanggung jawab dan kehadiran pemerintah,” katanya.
Asep menyadari hasil intervensi pendidikan tidak akan langsung terlihat. Namun, menurutnya, dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan merupakan investasi jangka panjang yang hasilnya dapat dirasakan lima hingga 10 tahun mendatang.
Strategi berikutnya menyasar sektor kesehatan. Pemkab Tasikmalaya mendorong pemeriksaan kesehatan gratis melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat.