JABAR EKSPRES – Program Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA) Nol Persen yang digadang-gadang menjadi solusi permodalan bagi pelaku UMKM sekaligus memutus ketergantungan masyarakat terhadap rentenir, hingga kini belum menunjukkan hasil sesuai harapan. Lebih dari dua bulan sejak diluncurkan, serapan program unggulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya itu masih sangat rendah.
Berdasarkan data hingga akhir Juli 2026, dari target 7.000 penerima manfaat, baru 73 orang yang berhasil mengakses pinjaman tanpa bunga tersebut. Jumlah itu hanya sekitar satu persen dari target yang ditetapkan Pemkab Tasikmalaya.
Bahkan, total masyarakat yang mengajukan permohonan baru mencapai 73 orang, terdiri dari 48 pengajuan melalui BPR Artha Sukapura dan 25 pengajuan melalui BPR Artha Galunggung. Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah, mengingat program tersebut sejak awal diproyeksikan menjadi andalan dalam memperkuat sektor usaha mikro dan mengurangi praktik pinjaman berbunga tinggi.
Baca Juga:Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Dorong Pemanfaatan Hutan Tanpa Merusak LingkunganSistem BI Bakal Tetap Solid di Bawah Gubernur Baru, Benarkah?
Rendahnya minat masyarakat memunculkan sejumlah pertanyaan, mulai dari efektivitas sosialisasi, tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap mekanisme pengajuan, hingga masih adanya anggapan bahwa mengakses pinjaman perbankan lebih rumit dibanding meminjam kepada rentenir atau bank emok yang prosesnya jauh lebih cepat meski berbunga tinggi.
Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al Ayubi mengakui serapan program masih jauh dari target. Namun, ia memastikan program tersebut terbuka bagi hampir seluruh jenis usaha produktif.
“Jenis usaha yang bisa memanfaatkan program KURDA sangat fleksibel dan variatif, mulai dari UMKM, kerajinan, industri kecil, pertanian, perikanan, peternakan hingga berbagai jenis usaha lainnya,” kata Asep, Minggu (2/8/2026).
Menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir karena seluruh bunga pinjaman ditanggung pemerintah daerah. Begitu pula biaya administrasi dan asuransi sehingga penerima tidak dibebani biaya tambahan.
“Masyarakat jangan bimbang dan bingung, tinggal datang saja ke BPR Artha Sukapura atau BPR Artha Galunggung. Setelah itu datang ke operator kecamatan. Operator siap membantu proses administrasi dan berbagai perizinan,” ujarnya.
Asep juga mengatakan, apabila calon penerima belum memiliki persyaratan seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat halal maupun dokumen lainnya, mereka dapat memperoleh pendampingan dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya.