JABAR EKSPRES – Hutan di Jawa Barat memang tak seluas di Kalimantan atau Sumatera. Namun potensinya masih sangat memungkinkan untuk digali dan dioptimalkan bagi kepentingan masyarakat.
Salah satunya adalalah keberadaan para petani hutan. Komisi II DPRD Jawa Barat pun mendorong agar mereka bisa lebih diberdayakan.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Bambang Mujiarto menjelaskan, hutan Jawa Barat masih cukup luas dan menyimpan potensi besar untuk dikembangkan, termasuk dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Ini perlu dioptimalkan lagi, ” katanya dalam keterangan, Kamis (24/9).
Baca Juga:Dua Tahun Beruntun, Kabupaten Tasikmalaya Sabet Juara 1 TPID Award Jawa-BaliChemistry Jonas Rivanno dan Adinda Azani di Cinta Seluas Samudra, Bermula dari Candaan hingga Jadi PasanganI
Bambang melanjutkan, Pemerintah juga punya Balai Perhutanan Sosial. Ia berharap balai itu bisa optimal lagi dalam upaya mendukung kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, sektor kehutanan perlu diarahkan tidak hanya dari aspek kelestarian lingkungan, tetapi juga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Apalagi bagi kelompok tani hutan dan masyarakat yang terlibat dalam program Perhutanan Sosial.
Perhutanan Sosial pada umumnya merupakan kawasan hutan yang telah mengalami perubahan pemanfaatan dan di dalamnya telah terdapat aktivitas masyarakat, seperti tanaman pangan, perkebunan, maupun hortikultura. Memang itu program pusat tapi Pemda mestinya juga bisa mendukung kesejahteraan para petani yang terlibat.
“Jadi perlu diperhatikan juga agar sektor kehutanan ini bisa berkontribusi dalam mengatasi persoalan kemiskinan, ” katanya.
Pengembangan sektor kehutanan dapat dilakukan melalui berbagai program yang mendorong produktivitas kelompok tani hutan. Termasuk masyarakat yang telah mendapatkan akses melalui program Perhutanan Sosial.
Bambang berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat mengambil peran lebih besar dalam mendukung masyarakat pengelola Perhutanan Sosial. Dukungan tersebut, menurutnya, tidak cukup hanya dalam bentuk pengawasan, tetapi juga perlu diwujudkan melalui pemberian stimulus, edukasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.(son).