JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mulai menerapkan sistem rekrutmen pejabat secara terbuka untuk jabatan eselon III dan IV.
Langkah ini menjadi yang pertama dilakukan di lingkungan Pemkab Bogor sekaligus menjadi upaya memperkuat transparansi dan menepis isu praktik titipan maupun jual beli jabatan.
Sebanyak 10 aparatur sipil negara (ASN) mengikuti fit and proper test terbuka di Hotel Horrison Sayaga, Pakansari, Cibinong, Senin (27/7/2026).
Baca Juga:Respons Deklarasi untuk Adhitia Yudhistira di Pilkada 2029, PSI Cimahi Ingatkan Fokus Realisasi Janji KampanyeJaring Aspirasi Warga, Fraksi Golkar Cianjur Minta Pemkab Realisasikan Hasil Reses
Para peserta merupakan lima kandidat terbaik untuk masing-masing dari dua posisi Sekretaris Dinas, yakni di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang serta Dinas Kebudayaan.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan, seluruh ASN memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan strategis selama mampu memenuhi kompetensi yang dibutuhkan.
“Dari seleksi awal ada beberapa ratus orang, diambil lima besar. Hari ini ada 10 orang yang mengikuti fit and proper test untuk dua jabatan,” ujar Rudy Susmanto kepada wartawan, Selasa (28/7).
Rudy menjelaskan, proses seleksi tidak hanya melibatkan Pemerintah Kabupaten Bogor, tetapi juga akademisi dan DPRD. Tim penilai menguji integritas, penguasaan materi, hingga kemampuan manajerial para peserta secara terbuka.
“Kita ingin sistem rekrutmen pejabat dilakukan secara terbuka. Seluruh ASN punya hak yang sama untuk berkarier,” tegasnya.
Menurut Rudy, tahapan seleksi dimulai dengan pembukaan pendaftaran selama empat bulan. Setelah masa pendaftaran diperpanjang, ratusan ASN mendaftarkan diri.
Seluruh peserta kemudian menjalani seleksi administrasi dan penilaian akademik berbasis sistem digital oleh tim akademisi dari ITB Vinus sebelum ditetapkan lima kandidat terbaik untuk setiap jabatan.
Baca Juga:PGN Perkuat Budaya Keselamatan Pelanggan Lewat Edukasi Safety Penggunaan Gas Bumi di Rusunawa MarundaDi Usia ke-394, Pemkab Tasikmalaya Tancap Gas Wujudkan 13 Program Prioritas Meski Dihadapkan Keterbatasan
Pemkab Bogor juga memastikan mekanisme serupa akan diterapkan pada pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama melalui sistem open bidding.
Saat ini terdapat enam posisi yang akan dibuka, terdiri atas dua jabatan asisten, satu staf ahli, serta sejumlah kepala perangkat daerah yang kosong maupun akan ditinggalkan pejabat yang memasuki masa pensiun.
Rudy berharap sistem seleksi terbuka ini menjadi standar baru dalam pengisian jabatan di lingkungan Pemkab Bogor sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap birokrasi yang profesional.
“Saat ramai isu jual beli jabatan, kami ingin membuktikan bahwa rekrutmen dilakukan secara transparan. Laporannya juga sudah kami limpahkan ke Polres Bogor sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.