JABAR EKSPRES – Deklarasi dukungan Partai Gerindra kepada Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudhistira untuk kembali maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2029 mendapat tanggapan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Cimahi.
Di tengah dinamika politik tersebut, PSI menilai perhatian pemerintah daerah seharusnya tetap diarahkan pada penyelesaian berbagai janji kampanye yang disampaikan kepada masyarakat pada Pilkada 2024.
Ketua DPD PSI Kota Cimahi, Johar Pratama Putra mengatakan setiap partai politik memiliki hak untuk menyampaikan sikap dan arah politiknya sebagai bagian dari mekanisme demokrasi.
Baca Juga:Jaring Aspirasi Warga, Fraksi Golkar Cianjur Minta Pemkab Realisasikan Hasil ResesPGN Perkuat Budaya Keselamatan Pelanggan Lewat Edukasi Safety Penggunaan Gas Bumi di Rusunawa Marunda
Meski demikian, menurutnya, deklarasi politik yang dilakukan jauh sebelum tahapan pemilu dimulai tidak boleh menggeser fokus pemerintah dalam menjalankan mandat yang telah diberikan masyarakat.
“Kami tentu mengapresiasi dinamika demokrasi yang terjadi. Namun, menurut kami, saat ini Wakil Wali Kota seharusnya lebih fokus merealisasikan janji-janji kampanye yang pernah disampaikan kepada masyarakat pada tahun 2024. Jangan sampai deklarasi politik yang masih sangat jauh waktunya dan belum pasti waktunya justru menutupi pekerjaan rumah yang hingga kini belum tuntas,” ujar Johar saat diwawancarai di Kantor DPD PSI Kota Cimahi, Jalan Ciawitali, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Selasa (28/7/2026).
Johar menilai masih terdapat sejumlah program dan komitmen yang perlu segera diwujudkan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Baginya, ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukan ditentukan oleh dukungan politik yang datang lebih awal, melainkan dari kemampuan merealisasikan kebijakan yang berdampak terhadap kesejahteraan warga.
“Setelah memperoleh amanah dari masyarakat, sudah seharusnya fokus utama diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program-program nyata. Tahun 2026 masih menjadi momentum untuk bekerja dan membuktikan kinerja, bukan terburu-buru berbicara mengenai Pilkada 2029,” katanya.
Selain menyoroti prioritas kerja pemerintah, Johar juga mengingatkan agar dinamika politik tidak memengaruhi stabilitas pemerintahan maupun birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi. Ia menilai deklarasi politik yang dilakukan terlalu dini berpotensi memunculkan polarisasi di internal pemerintahan apabila tidak disikapi secara proporsional.
“Kami berharap jangan sampai muncul kelompok-kelompok atau faksi-faksi politik yang justru membuat ASN bingung dalam menjalankan tugasnya. Pemerintah harus tetap solid di bawah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota demi kepentingan masyarakat, bukan terjebak dalam kepentingan politik jangka panjang,” tegasnya.