JABAR EKSPRES – Terbatasnya jumlah guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di sejumlah sekolah dasar di Kabupaten Bandung Barat (KBB) dinilai mulai berdampak terhadap pelayanan pendidikan.
Melihat kondisi tersebut, DPRD KBB mengusulkan agar moratorium mutasi PNS antar daerah segera dicabut sebagai salah satu langkah untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik yang hingga kini masih cukup tinggi.
Ketua Komisi IV DPRD KBB, Nur Julaeha, mengatakan kebutuhan guru PNS di Bandung Barat terus meningkat seiring banyaknya aparatur yang memasuki masa pensiun. Sementara itu, penambahan guru melalui rekrutmen aparatur sipil negara dinilai belum mampu mengimbangi kebutuhan di lapangan.
Baca Juga:SPP Sekolah Negeri Hanya Fatamorgana, Jabar Mampu Gratiskan Hingga Swasta!Kekeringan Kian Meluas, Dari Perkampungan hingga Kawasan Perkotaan Tasikmalaya Mulai Krisis Air Bersih
“Kebutuhan guru PNS di Bandung Barat masih sangat tinggi. Setiap tahun ada yang memasuki masa pensiun, sedangkan kuota pengangkatan ASN belum mampu menutup kekurangan tersebut. Karena itu, moratorium mutasi antar daerah sudah layak untuk dievaluasi,” ujar Nur di Ngamprah, Kamis (23/7/2026).
Ia mengungkapkan, kondisi kekurangan guru terlihat di sejumlah sekolah dasar yang hanya memiliki satu orang guru berstatus PNS. Situasi tersebut dinilai kurang ideal karena dapat memengaruhi efektivitas proses belajar mengajar maupun pelayanan administrasi sekolah.
Menurut Nur, pembukaan kembali jalur mutasi dapat menjadi solusi jangka pendek sembari menunggu pemenuhan kebutuhan guru melalui mekanisme rekrutmen ASN dari pemerintah pusat.
“Banyak guru PNS dari daerah lain yang ingin pindah ke Bandung Barat karena faktor domisili maupun keluarga. Kalau mutasi dibuka secara selektif sesuai kebutuhan formasi, saya yakin ini bisa membantu mengurangi kekurangan guru di sekolah-sekolah,” katanya.
Selain kekurangan guru, pihaknya juga menyoroti masih adanya jabatan kepala sekolah yang kosong di sejumlah satuan pendidikan. Kekosongan tersebut diharapkan segera terisi agar proses pengelolaan sekolah dapat berjalan lebih optimal.
Nur mengatakan pihaknya mendapat informasi dari Dinas Pendidikan bahwa pengisian jabatan kepala sekolah akan dilakukan secara bertahap. DPRD mendorong agar proses tersebut segera direalisasikan.
“Kepala sekolah memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kami berharap seluruh jabatan yang masih kosong dapat segera diisi sehingga roda organisasi di sekolah berjalan lebih efektif,” ucapnya.