JABAR EKSPRES – PT Kereta Api Indonesia (KAI), mengaku akan menjadikan kawasan Kiaracondong sebagai pusat perekonomian di Kota Bandung. Hal ini diungkapkan langsung oleh Direktur Utama (Dirut) PT KAI Bobby Rasyidin, saat meninjau lokasi milik PT KAI di kawasan Kiaracondong yang rencananya akan dibangun hunian vertikal berbasis Transit Oriented Development (TOD) bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Rabu (15/7) kemarin.
“Kita (PT KAI) akan mengembangkan kawasan Kiaracondong ini menjadi salah satu pusat ekonominya Bandung nantinya,” ucapnya.
“Kita juga akan integrasikan yang namanya Kiaracondong stasiun kita (dengan Laswi Heritage). Kemudian juga di arah barat ada stasiun Bandungnya kita,” ungkapnya.
Baca Juga:Menteri Ara Nilai Skema KUR Terstruktur Sudah Tepat, Ciptakan Masyarakat Naik KelasDi Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global, Pemahaman APBN dan ORI030 Dinilai Kian Penting
Maka dari itu dengan adanya hal tersebut, Bobby berharap pengembangan kawasan Kiaracondong menjadi pusat perekonomian di Kota Bandung dapat terwujud dengan baik.
“Kemudian di belakang juga ada research centernya kita, ada data centernya kita. Kemudian di depan juga akan kita kembangkan itu menjadi kawasan perkantorannya KAI nantinya. Sehingga Diharapkan dengan adanya hal ini, ini akan menjadi kawasan terintegrasi,” imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, kembali meninjau lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) di kawasan Kiaracondong, Kota Bandung yang rencananya akan dibangun hunian vertikal berbasis Transit Oriented Development (TOD) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Bang Ara sapaan akrabnya mengatakan, berdasarkan hasil rapat dua hari lalu bersama Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, bahwa pemerintah akan terus mentreatment seluruh tanah miliki negara khususnya PT KAI dengan berbagai cara.
“Bentuk formatnya sudah saya laporkan kepada Bapak Presiden dalam rapat dua hari lalu di Hambalang. Yang pertama dibiayai dan dibangun oleh negara, dalam hal ini dibiayai oleh Departemen Keuangan melalui APBN. Kedua, danantara. Ke tiga bisa dengan swasta, contohnya swasta itu bisa dengan cara hibah atau bentuk lainnya yang legal, dan nanti akan kita lihat dari BPK dan BPKP. Dan yang ke empat oleh Developer,” ucapnya saat ditemui di Kiaracondong, Kota Bandung, Rabu, (15/7).