Di sisi lain, B50 juga membawa risiko fiskal. Jika harga jual BBM tidak dinaikkan mengikuti biaya produksi, maka selisih biaya harus ditanggung oleh badan usaha, dana sawit, atau pada akhirnya pemerintah melalui kompensasi dan subsidi, yang berpotensi mempersempit ruang APBN.
Oleh sebab itu, Josua berpendapat B50 layak dilanjutkan sebagai strategi ketahanan energi dan pengurangan impor, tetapi jangan dinilai hanya dari angka penghematan devisa.
Ukuran yang dianggap lebih tepat adalah manfaat bersih, yakni mengenai jumlah impor solar yang turun, penghematan devisa, tambahan biaya selisih harga biodiesel yang harus ditanggung, dan dampaknya terhadap harga pangan.
Baca Juga:Soal Jalan Desa Cibongas, Kadis PUTRLH Tasikmalaya: CCO Harus Lewat Kajian TeknisBBM B50 Siap Diterapkan di Semua Sektor, Benarkah?
“Rekomendasinya, pemerintah perlu membuat perhitungan terbuka antara penghematan devisa, biaya insentif biodiesel, dampak ke harga minyak goreng, dan potensi beban subsidi,” pungkasnya.