BANDUNG – Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Jawa Barat, Saepuloh, melontarkan kritik keras terhadap Program Sekolah Maung yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Menurutnya, kebijakan yang memprioritaskan jalur prestasi 100 persen berpotensi menghidupkan kembali dikotomi sekolah unggulan versus sekolah tertinggal, justru bertentangan dengan semangat pemerataan pendidikan yang selama ini dibangun pemerintah pusat.
“Pemerintah Provinsi Jawa Barat jangan membuat kebijakan pendidikan yang menciptakan kesenjangan baru antar sekolah dan peserta didik,” tegas Saepuloh, kepada Jabar Ekspres, Jumat (19/6).
Baca Juga:Permudah Layanan, BPJS Ketenagakerjaan Bojongsoang Luncurkan SOMEAHNegara Hadir Lindungi Pekerja Rentan, BPJS Ketenagakerjaan dan Pemprov Jabar Salurkan Rp49,3 M
Saepuloh menilai, sejak 2022 Kementerian Pendidikan telah berupaya meratakan mutu pendidikan melalui Rapor Pendidikan agar tidak ada lagi sekolah unggulan dan sekolah “kelas dua”. Namun Program Sekolah Maung dinilainya justru bergerak ke arah sebaliknya.
“Jika siswa-siswa terbaik dikumpulkan dalam satu sekolah dengan label unggulan, sementara sekolah lain hanya menerima siswa yang tersisa, maka kesenjangan kualitas pendidikan akan semakin lebar. Ini kontradiktif dengan semangat pemerataan,” ujarnya.
Menurut Saepuloh, seorang gubernur seharusnya mendorong seluruh sekolah di Jawa Barat menjadi berkualitas, bukan hanya membangun segelintir sekolah unggulan yang berpotensi menciptakan “kasta baru” dalam dunia pendidikan.
Saepuloh mengakui langkah membantu siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri adalah niat baik. Namun ia mempertanyakan kemampuan fiskal Pemprov Jabar untuk membiayai sekitar 70 ribu siswa di sekolah swasta secara berkelanjutan.
“Pertanyaan ini relevan karena hingga kini masih ada janji pendidikan yang belum terealisasi optimal, seperti penyelesaian ijazah tertahan akibat tunggakan biaya yang katanya akan ditanggung pemerintah daerah,” katanya.
Ia mengingatkan penghentian Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) yang pada era Gubernur Ridwan Kamil memberi Rp600 ribu per siswa per tahun kepada sekolah swasta. “Jika BPMU yang nilainya relatif kecil saja dihentikan, bagaimana skema pembiayaan puluhan ribu siswa swasta ini?” tanyanya.
Saepuloh khawatir sekolah swasta hanya dijadikan “kambing hitam” atau pelengkap untuk menyelesaikan masalah daya tampung, tanpa dukungan anggaran yang jelas dan berkelanjutan. “Saya minta sekolah swasta tidak dijadikan alat untuk membangun popularitas politik. Masyarakat Jawa Barat tidak butuh janji-janji baru. Yang dibutuhkan adalah kebijakan nyata, terukur, dan benar-benar terlaksana,” tegasnya.