JABAR EKSPRES – Aksi protes terkait sengkarut Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) di Jawa Barat bergulir. Pemprov didesak tak hanya copot pejabat Disdik tapi juga lakukan audit investigasi.
Hal itu salah satunya bdisuarakan Persatuan Purnabakti Pendidik Indonesia (P3I) Jawa Barat. Ia mendesak bahwa sengkarut PCMB tak cukup dengan pemecatan Kepala UPTD Tikomdik Disdik. Tapi perlu dilakukan audit investigasi.
Itu disampaikan Kepala P3I Jawa Barat Iwan Hermawan Kamis (11/6). Desakan disampaikan dalam aksi damai dan hearing di DPRD Jawa Barat.
Baca Juga:Persetujuan POD Ronggolawe Dukung Strategi SAKA dalam Peningkatan ProduksiKekeringan Disertai Krisis Air Bersih Melanda Citeureup Bogor, 517 Jiwa Terdampak
Iwan menjelaskan bahwa pihaknya prihatin dengan carut marut rangkaian SPMB yang terjadi di 2026 ini. “Salah satu cikal bakal persoalan ini adalah adanya penggantian aplikasi oleh oknum-oknum Dinas Pendidikan di Jawa Barat. Padahal KDM sendiri sudah mengatakan ‘enggak usah diganti, karena itu masih bagus, ” katanya.
Iwan menuturkan, hadirnya aplikasi baru itu menimbulkan kepanikan masyarakat. Karena banyak masalah muncul.
“Bahkan ada ketidakpatuhan dari Dinas Pendidikan kepada Gubernur. Harusnya, pemetaan itu dilaksanakan pada bulan Maret, bukan sekarang. Kalau bersamaan ya jadi kacau seperti sekarang, ” katanya.
Karena itu pihaknya mendesak agar Gubernur segera membuat tim investigasi. Tim investigasi ini melibatkan Aparat Penegak Hukum dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Selain itu, pihaknya juga mendorong agar DPRD Jawa Barat ikut bergerak. Yaitu membuat pansus untuk mengurai khusus persoalan ini. “Dinas Pendidikan sudah minta maaf, tapi tidak cukup dimaafkan. Tapi buat Pansus. Teliti di mana letak kesalahannya untuk gambaran tahun depan, ” tutupnya. (son)