Kenaikan Pertamax Picu Demo di Bandung

Kenaikan Pertamax Picu Demo di Bandung
Sejumlah mahasiswa membentangkan spanduk saat berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis (11/6/2026). Aksi yang diikuti berbagai elemen mahasiswa tersebut menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat dan kesejahteraan rakyat. Foto: Dimas Rachmatsyah / Jabar Ekspres
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Kenaikan harga BBM Pertamax memicu gejolak di masyarakat, tak terkecuali di Kota Bandung.

Hal itu menjadi salah satu persoalan yang mendorong dan disorot aksi demo di Depan DPRD Jawa Barat, Kamis (11/6).

Sejumlah mahasiswa menggeruduk kantor DPRD yang ada di jalan Diponegoro, masa mulai memadati jalan depan gedung wakil rakyat itu sekitar pukul 15.30.

Baca Juga:Bakar Sampah Berujung Petaka, Rumah di Gunung Putri Bogor Ludes TerbakarWTP Tujuh Kali Beruntun, Bupati Cecep : Harus Berdampak pada Kesejahteraan Rakyat!

Kemudian mereka bergiliran menyampaikan orasi. Hingga pukul 17.36, masa masih nampak bertahan. Lalu pukul 17.46 masa nampak meninggalkan lokasi.

Nampak juga sejumlah personel dari kepolisian dan unsur TNI mengamankan jalannya aksi demo tersebut. Arus lalu lintas dialihkan, Jalan Diponegoro depan gedung DPRD tak bisa dilalui.

Khalid, perwakilan BEM UPI menjelaskan, kedatangan hari itu dalam upaya menyoroti sejumlah isu nasional.

“Kami membahas terkait isu yang sedang ramai yang ada di masyarakat. Yang kedua juga kita ingin aksi kami pada hari ini menjadi salah satu pemantik, ” jelasnya.

Khalid melanjutkan, beberapa isu yang disoroti adalah yang pertama terkait ekonomi. Per hari ini ada situasi rupiah yang melemah.

“Itu yang kemudian kami soroti karena itu kan akan berdampak kepada sektor-sektor kehidupan yang ada di masyarakat sehari-hari, ” jelasnya.

Persoalan berikutnya adalah soal kenaikan harga BBM Pertamax.

“Jadi saya rasa kenaikan BBM ini harus dihentikan, harus diturunkan kembali, jangan sampai masalah-masalah yang kemudian terjadi ini sangat merugikan masyarakat,” katanya.

Baca Juga:Jelang Penyaluran BOSP Tahap 2, Disdikbud Kabupaten Tasikmalaya Minta Sekolah Lengkapi AdministrasiBea Cukai Jamin Layanan Ekspor Tetap Normal Meski DSI Bersiap Jadi Eksportir Tunggal

Persoalan lainnya adalah pengesahan RUU Polri. “Yang sering kami takutkan kan adalah bagaimana akhirnya pekerjaan-pekerjaan ini diambil oleh AI. Tapi di negara yang lucu ini, pekerjaan malah diambil oleh aparat. Ini sangat ironi juga, ” katanya. (son)

0 Komentar