JABAR EKSPRES – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor mulai mengkaji pengalihan subsidi pemerintah pada layanan Biskita Trans Pakuan di Koridor 1 (K1) dan Koridor 2 (K2) sebagai langkah untuk mengaktivasi Koridor 3 (K3) dan Koridor 4 (K4).
Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Bogor, Dody Wahyudin, mengatakan rencana tersebut masih dalam tahap kajian dan akan dibahas lebih lanjut bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bogor.
Layanan Biskita Trans Pakuan di Kota Bogor selama ini beroperasi menggunakan skema Buy The Service (BTS), yakni sistem pembiayaan di mana pemerintah membayar operator angkutan atau pihak ketiga untuk menyediakan layanan transportasi publik sesuai standar yang telah ditetapkan.
Baca Juga:Nata Singaparna, Bupati Cecep: Jangan Ada Bangunan Ganggu Saluran Air!Kampung Naga Sudah Ditutup untuk Wisatawan, Sumber Anggaran Revitalisasi Belum Diketahui
Melalui skema tersebut, biaya operasional layanan tidak sepenuhnya bergantung pada pendapatan dari tarif penumpang.
Pemerintah Kota Bogor sendiri telah merencanakan enam koridor dalam jaringan layanan Biskita Trans Pakuan, yakni Koridor 1 hingga Koridor 6.
Namun, hingga 2026 baru empat koridor yang telah beroperasi, yaitu K1 dengan rute Terminal Bubulak-Cidangiang, K2 rute Terminal Bubulak-Ciawi, K5 rute Stasiun Bogor-Terminal Ciparigi, serta K6 rute Stasiun Bogor-Parung Banteng, denga Koridor 3 (K3) dengan rencana rute Terminal Bubulak-Suryakencana/Lawanggintung dan Koridor 4 (K4) dengan rencana rute Ciawi-Ciparigi yang masih belum beroperasi.
“Skema buy the service (BTS) yang saat ini digunakan untuk membiayai operasional K1 dan K2 rencananya akan dialihkan ke K3 dan K4. Dengan begitu, K3 dan K4 dapat resmi diaktivasi dan mulai beroperasi. Sementara K1 dan K2 akan dioperasikan secara mandiri tanpa subsidi,” kata Dody saat dikonfirmasi, Kamis (4/6/2026).
Ia menjelaskan, rencana adanya pengalihan subsidi tersebut karena hasil evaluasi menunjukkan Koridor 1 dan Koridor 2 dinilai sudah layak beroperasi tanpa dukungan anggaran subsidi dari pemerintah.
Berdasarkan data Dishub Kota Bogor, rata-rata load factor atau tingkat keterisian penumpang pada kedua koridor tersebut telah mencapai lebih dari 70 persen.
Dody menyebut, kuota subsidi pemerintah hanya menyediakan untuk empat koridor Biskita Transpakuan.
Baca Juga:Surplus Perdagangan Indonesia Menyusut, Ekspor Nonmigas Jadi PenyelamatEkspor Timah Babel Turun 30,95 Persen, Komoditas Nontimah Mulai Tunjukkan Daya Tahan
Selain itu, keterbatasan anggaran pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga menjadi salah satu pertimbangan dalam rencana pengalihan subsidi tersebut.