Selain memperkuat koordinasi, Dinsos Jawa Barat juga terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan ground check DTSEN bersama Dinas Sosial kabupaten/kota dan para Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan proses pemutakhiran data berjalan berkelanjutan sehingga daftar penerima manfaat benar-benar mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebenarnya.
Menurut Ida, akurasi data menjadi faktor penting agar program bantuan sosial maupun pemberdayaan masyarakat dapat menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.
Baca Juga:775 Anak Putus Sekolah di Cimahi, Disdik Andalkan PKBM untuk Kembalikan Mereka ke Bangku PendidikanDulu Diragukan, Kini PKBM-SKB di Cimahi Jadi Pilihan Utama Warga untuk Menempuh Pendidikan
“Hal ini untuk memastikan seluruh program bantuan sosial dan pemberdayaan tepat menyasar rumah tangga Desil 1 dan Desil 2,” tuturnya.
Meski demikian, persoalan ketepatan sasaran penerima bantuan masih menjadi tantangan yang kerap ditemukan di lapangan. Dalam sejumlah kasus, masih terdapat penerima bantuan sosial yang terindikasi memiliki tingkat kesejahteraan di atas kriteria yang telah ditetapkan pemerintah.
Temuan tersebut mencakup aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI/Polri, pegawai BUMN, hingga karyawan dengan tingkat penghasilan yang telah melampaui Upah Minimum Provinsi (UMP).
Tidak hanya itu, pemerintah juga menghadapi tantangan dalam memastikan bantuan yang diberikan benar-benar digunakan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.
Berdasarkan hasil pemantauan, masih ditemukan indikasi bantuan sosial digunakan untuk kebutuhan yang tidak berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar maupun peningkatan kualitas hidup keluarga. Beberapa di antaranya digunakan untuk aktivitas pinjaman online (pinjol), perjudian online (judol), konsumsi rokok, hingga berbagai pengeluaran lain yang tidak menjadi prioritas kebutuhan rumah tangga miskin.
Fenomena tersebut dinilai menjadi tantangan serius dalam upaya menekan angka kemiskinan ekstrem. Sebab, bantuan yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan sosial dan penguatan ekonomi keluarga rentan berpotensi tidak menghasilkan dampak optimal apabila tidak dimanfaatkan sesuai tujuan program.
Selain persoalan ketidaktepatan sasaran dan penyalahgunaan bantuan, Dinsos Jawa Barat juga masih menghadapi hambatan teknis dalam proses penyaluran bantuan sosial.
Baca Juga:Surplus Perdagangan Indonesia Menyusut, Ekspor Nonmigas Jadi PenyelamatEkspor Timah Babel Turun 30,95 Persen, Komoditas Nontimah Mulai Tunjukkan Daya Tahan
“Kendala atau tantangan lainnya yaitu bantuan sosial tidak disalurkan dikarenakan anomali data (KPM meninggal, pindah Alamat dan KPM tidak ditemukan,” tandasnya. (Mong)