JABAR EKSPRES – DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) menilai peran operator sekolah selama ini sangat vital dalam menopang administrasi pendidikan di sekolah.
Namun di balik besarnya tanggung jawab tersebut, kesejahteraan operator sekolah dinilai masih belum mendapat perhatian optimal dari pemerintah daerah.
Wakil Ketua DPRD KBB, Asep Dedi, menyebut operator sekolah menjadi ujung tombak pengelolaan data pendidikan. Mulai dari pendataan siswa, administrasi guru, hingga pelaporan dana BOS, seluruhnya sangat bergantung pada kinerja operator sekolah.
Baca Juga:JAVACO Hadirkan JAWARA di Bandung, Ruang Apresiasi untuk Pengrajin Interior Lokal Jawa BaratJeje Siap Evaluasi Pembangunan Wisata Outdoor di Bandung Barat
“Operator sekolah punya peran penting dalam kelancaran administrasi pendidikan. Tapi sampai sekarang perhatian terhadap kesejahteraan mereka masih minim,” kata Asep, Senin (25/5/2026).
Menurut dia, kondisi operator sekolah saat ini masih diwarnai ketimpangan status kepegawaian. Ada yang berstatus ASN, PPPK penuh waktu, PPPK paruh waktu, hingga tenaga honorer, meski beban kerja yang dijalankan relatif sama.
“Pekerjaannya hampir sama, tetapi penghasilan dan kepastian kerjanya berbeda jauh. Ini yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah,” ujarnya.
Asep menilai persoalan tersebut tidak bisa dianggap sepele karena berkaitan langsung dengan kualitas tata kelola pendidikan di sekolah. Terlebih saat ini sistem administrasi pendidikan semakin bergantung pada layanan digital.
Ia menyebut, gangguan terhadap kinerja operator sekolah dapat berdampak langsung terhadap pelayanan administrasi pendidikan secara keseluruhan.
“Sekolah sekarang sangat bergantung pada sistem administrasi digital. Kalau operator sekolah tidak berjalan optimal, pelayanan pendidikan juga bisa ikut terganggu,” tuturnya.
Selain soal kesejahteraan, Asep juga menyoroti belum adanya alokasi anggaran khusus untuk peningkatan kompetensi operator sekolah dalam APBD KBB Tahun 2026.
Baca Juga:OJK Warning Modus Baru, Jasa Pelunasan Pinjol Minta Biaya di AwalPGN Garap Studi Ekosistem CCS dan Transportasi CO₂, Dukung Pengembangan Amonia Rendah Karbon
Menurut dia, pemerintah daerah perlu mulai memberi ruang pembinaan dan pelatihan teknis bagi operator sekolah agar kemampuan mereka terus berkembang mengikuti kebutuhan sistem pendidikan yang semakin kompleks.
“Peningkatan kapasitas jangan hanya fokus kepada guru dan kepala sekolah. Operator sekolah juga perlu pelatihan dan pendampingan secara rutin,” katanya.
Asep mendorong Pemkab Bandung Barat mulai mengalokasikan anggaran khusus pembinaan operator sekolah pada APBD 2027. Ia juga meminta perhatian lebih terhadap kesejahteraan operator sekolah agar profesi tersebut memiliki kepastian dan penghargaan yang layak.