JABAR EKSPRES – Pagu anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, dipangkas semula Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026.
Pemangkasan anggaran program MBG ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa.
“Nanti (anggaran program MBG) bukan Rp335 triliun. Ada penghematan tertentu sesuai dengan instruksi Presiden, sehingga dana Badan Gizi Nasional (BGN) bisa dipakai lebih efektif dan efisien,” ujarnya, dikutip Rabu (20/5/2026).
Baca Juga:Soal Pemangkasan Anggaran MBG, Ini Kata Menkeu!Anggaran MBG Berpotensi Dipangkas, Imbas Perang Iran vs Israel-AS?
Menurutnya, pemangkasan anggaran program MBG tersebut dilakukan sebagaimana instruksi Prabowo agar penyerapan dan pengelolaan anggaran dapat lebih efisien.
Adapun realisasi penyaluran anggaran hingga 30 April tercatat sebesar Rp75 triliun, yang telah menjangkau 61,96 juta penerima manfaat serta 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“MBG sudah mencapai Rp75 triliun, itu 22,4 persen dari APBN yang sebesar Rp335 triliun,” kata Menkeu.
Kemudian, ia juga memberi sinyal akan adanya penghematan anggaran program MBG lanjutan, meski ia belum merinci detail bagaimana rencana ke depan.
Namun begitu, Menkeu mengatakan bahwa Presiden saat ini tengah memperbaiki manajemen program MBG serta cara BGN membelanjakan anggaran.
“Presiden sedang menghitung bagaimana yang terbaik penghematannya tanpa mengganggu efektivitas program itu sendiri dalam hal memberi makan murid-murid sekolah. Yang penting itu,” tuturnya.
Sebagai catatan, belanja negara tumbuh signifikan sebesar 34,3 persen dengan nilai Rp1.082,8 triliun. Realisasi ini setara 28,2 persen dari target APBN sebesar Rp3.842,7 triliun.
Baca Juga:MBG Rampas Anggaran Pendidikan, Ini Respon Pemerintah!Anggaran Pendidikan Dipangkas MBG, Misbakhun: Tuduhan Terlalu Berlebihan
Belanja pemerintah pusat tercatat tumbuh 51,1 persen senilai Rp826 triliun. Bendahara negara menyatakan realisasi ini merupakan hasil dari strategi untuk meratakan penyaluran belanja pemerintah sepanjang tahun.
Secara rinci, belanja kementerian/lembaga (K/L) tumbuh 57,9 persen atau senilai Rp400,5 triliun, sedangkan belanja non-K/L tumbuh 45,2 triliun atau Rp425,5 triliun.
Di sisi lain, pendapatan negara tercatat tumbuh sebesar 13,3 persen dengan realisasi senilai Rp918,4 triliun, sehingga defisit APBN mencapai 0,64 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau senilai Rp164,4 triliun pada 30 April 2026.